Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku sudah mengetahui oknum yang menunggangi kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di Papua. Pernyataan Wiranto itu berdasarkan Dari laporan dari Kapolri, Panglima TNI, dan Ka BIN (Kepala Badan Intelijen Negara).
“Kita tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini, dan kita peringatkan siapapun dia. Saya tidak akan sampaikan secara detail tapi kita tahu. Makanya, siapapun dia hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana instabil,” tegas Wiranto dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/08/2019) malam.
Wiranto menjelaskan berdasarkan laporan Panglima TNI, beberapa pucuk senjatan milik TNI dirampas saat kerusuhan di Deiyai. Kerusuhan itu mengakibatkan seorang Sersan meninggal dunia.
Menurut keterangan Wiranto, Pasukan Dakhura (Penindak Huru-Hara) tidak diizinkan membawa senapan, maka senapan/senjata dimasukkan di mobil, sekitar sepuluh pucuk.
“Nah syukur alhamdulillah ya, dilaporkan tadi, hari ini sepuluh pucuk itu sudah kembali. Yang memang sudah sampai ke masyarakat, sampai ke gunung tapi dengan approach yang baik, dengan cara persuasif, ada kesadaran untuk mengembalikan senjata yang sepuluh pucuk itu,” ungkap Wiranto.
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Wiranto juga menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar situasi panas ini segera berangsur-angsur pulih.
Karena itu, dalam pertemuan dengan banyak tokoh dari Papua, Jumat (30/08/2019) siang, Menko Polhukam mengatakan, dalam forum tersebut dibicarakan apa yang terjadi di Papua.
“Tidak dalam forum salah-menyalahkan, mencari biang keladinya, tapi berbicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan, situasi yang menegangkan, situasi yang panas, dan banyak merugikan kepentingan nasional ini segera bisa kita hentikan, kita pulihkan, masuk dalam suasana damai sehingga dialog dapat dilakukan,” ungkap Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto mengakui pada saat bertemu dengan tokoh-tokoh itu banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat tentang sesuatu yang perlu diperbaiki.
Namun ia mengingatkan, tidak mungkin harapan itu, keinginan itu, saran-saran itu dilakukan sedangkan kerusuhan masih terjadi.
“Maka rusuh dihentikan dulu, berhenti dulu, tenang dulu, maka kita baru dialog,” tegas Wiranto.
Dialog itu pun, lanjut Wiranto, kita tidak berbicara referendum, tidak berbicara kemerdekaan karena NKRI sudah harga mati dengan alasan macam-macam.
“Bahwa itu sudah keputusan PBB di tahun 60-an dan sudah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa Papua, Papua Barat, dulu namanya Irian Barat, sudah menjadi bagian yang sah dari Republik Indonesia,” pungkas Wiranto. (*)
