Pemerintah memutuskan untuk tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru atau tenaga pengajar.
Kebijakan tersebut telah disepakati oleh Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan formasi guru nanti beralih dari seleksi CPNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat konferensi pers ‘Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN RB’, Selasa (29/12/2020).
Kebijakan tersebut, menurut Bima, akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional.
Bima mengatakan selama ini pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.
Salah satu faktornya yakni setelah bertugas empat sampai lima tahun guru-guru yang sudah menjadi PNS ingin pindah lokasi.
Hal ini, menurut Bima menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional.
“Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS,” ujar Bima.
Bima menambahkan, selain Guru, tenaga kepegawaian lain seperti dokter, perawat, dan penyuluh akan direkrut melalui PPPK.
Jika berkaca pada negara maju, jumlah PPPK lebih banyak daripada PNS. Hal ini dinilai sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan distribusi aparatur sipil negara.
“Sebenarnya di negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jumlah PPPK di negara maju sekitar 70-80 persen, PNS-nya hanya 20 persen. Untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan publik status kepegawaian adalah PPPK,” ujar Bima. (*)
