Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi sorotan publik karena pernyataannya terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak kompeten ke Papua.
Pernyataan Risma itu dianggap merendahkan warga Papua. Beberapa pihak pun mendesak agar Risma meminta maaf.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat menyebut istilah “Pergi ke Papua” yang dilontarkan Menteri Sosial Tri Rismaharini bentuk lecutan motivasi agar aparatur sipil negara (ASN) lebih peduli di masa gawat darurat pandemi.
Menurut Harry, ungkapan itu merupakan upaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat, agar pegawai mampu bekerja dengan hati, harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu.
“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua,” kata Harry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/07/2021)
Harry mengatakan arahan Risma dalam kunjungan kerjanya di Dapur Umum Balai Sosial Wyata Guna Bandung, Selasa (13/07/2021), harus dimaknai sebagai cambuk untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.
Apalagi dalam kunjungan tersebut sempat Balai menyuguhkan hiburan dan hiasan yang tidak perlu dalam kondisi kedaruratan.
“Kami harus belajar dari relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) bagaimana cara mengoperasikan dapur umum,” ujar Harry Hikmat.
Dapur umum seperti yang ada di Balai Wyata Guna Bandung itu juga diterapkan di beberapa balai sosial lain daerah lain.
Dapur umum itu dibuat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terkena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa – Bali beroperasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan Denpasar.
Dapur umum itu mendistribusikan tambahan protein dan vitamin D bagi tenaga kesehatan, tenaga operasional pendukung PPKM Darurat serta masyarakat umum yang melakukan isolasi mandiri.
Kehadiran Kementerian Sosial dalam situasi tanggap darurat juga diwujudkan dalam pemberdayaan sosial dan penanganan pasca-bencana sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah di Papua.
“Pasca banjir bandang awal 2021 misalnya, hingga saat ini kami terus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat melalui penyediaan perahu long-boat, fasilitasi koperasi untuk membuka kios sembako dan beragam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kami berharap jajaran kami dapat terjun langsung ke daerah-daerah di Papua pasca-PPKM Darurat ini,” kata Harry.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini protes kepada sejumlah ASN yang ada di Balai Wyataguna Bandung karena dinilai tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat.
Saat kunjungan, Risma mendapati adanya dapur umum yang hanya dikerjakan oleh petugas dari Tagana dan petugas lainnya.
Sementara ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.
Melihat hal tersebut Risma mengancam para ASN yang tidak cekatan bekerja itu akan dipindahkan ke Papua.
“Kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua. Saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman,” tegas Risma. (*)
