Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata terhambat oleh sampah. Meskipun telah mengeluarkan anggaran milyaran rupiah, permasalahan itu tak kunjung terselesaikan.
Oleh karena itu Kementrian Koordinator Bidang Maritim melalui Kedeputian SDM, Iptek dan Budaya Maritim menyelenggarakan workshop Pengelolaan Sampah di Kawasan Danau Toba, di Parapat, Sumatera Utara, Kamis (07/02/2019).
Workshop ini dibuka oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin.
Dalam sambutannya, Safri mengatakan bahwa anggaran milyaran rupiah yang digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang bisa tidak bernilai apa-apa, kalau para turis enggan untuk datang karena kebersihan yang tidak terjaga.
“Meskipun kita telah mengeluarkan uang milyaran untuk membangun infrastruktur penunjang destinasi wisata, tapi kalau kebersihan tidak dijaga maka turis tidak akan mau kembali datang,” ujar Safri.
Selanjutnya, Safri juga menyinggung soal peran kepala daerah terkait dengan implementasi dari aturan-aturan yang sudah dibuat.
Menurut Safri permasalahan itu bukan pada aturan, tetapi pada ranah implementasi.
“Kunci implementasi yang paling penting adalah di kepala daerah,” ujarnya serius.
Kendala lain dalam pengelolaan sampah adalah soal anggaran. Menurut Safri, mengutip rekomendasi dari Bank Dunia, idealnya pengelolaan sampah membutuhkan dana USD 15/kapita setahun, 3-5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun faktanya masih banyak daerah yang menganggaran kurang dari nilai tersebut.
Safri kemudian membeberkan beberapa alternatif solusi penambahan anggaran pengeloaan sampah di luar APBD.
“Pemda dapat menerapkan tarif pajak pengelolaan sampah bagi wisatawan agar berkontribusi pada pengolahan sampah yang mereka hasilkan, dan kini Kementerian Keuangan bersama KLHK dan Kemendagri sedang mengusulkan Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Daerah yang berhasil menangani sampah padatnya termasuk plastik,” tutur Safri.
Menutup sambutannya, dia berharap agar workshop ini dapat menstimulasi peningkatan peran pemerintah daerah agar lebih giat menangani sampah dari hulu.
“Kami harap agar ada kesimpulan yang bisa diimpementasikan bersama karena Danau Toba sudah jadi destinasi wisata dunia,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Maritim, Nani Hendiarti menjelaskan tujuan dari workshop ini adalah memetakan celah kekurangan pengolahan dan pengelolaan sampah yang selama ini terjadi di kawasan Danau Toba.
“Kami berharap dari mapping gap ini dapat menghasilkan rekomendasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara terintegrasi dengan meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara dalam workshop ini antara lain Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Lokot Ahmad Enda, Kasubdit Barang dan Kemasan KLHK Ujang Solihin Sidik, Dekan Fakultas Teknologi IT Del Yosep Manik, Kepala Dinas LH Kabupaten Kudus Agung, pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, peserta workshop terdiri dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Saut Parlindungan Simamora, Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PU dari tujuh Kabupaten disekitar kawasan Danau Toba, serta akademisi dari IT Del. (*)
