Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dinonaktifkan Tata Khoiriyah mengaku tidak nyaman saat ditanya mengenai status pernikahan saat wawancara tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ketidaknyamanan itu ia sampaikan dalam sebuah cuitan di Twitter yang diunggah pada Jumat (14/05/2021).
Dalam tes tersebut, ia mengaku ditanya pewawancara mengenai apakah sudah menikah, punya pacar, pacaran berapa kali, apakah pacar yang sekarang menuju pernikahan, apakah pacar sekarang sudah diperkenalkan kepada orang tua, dan kalau pacaran ngapain saja.
“Untuk part status pernikahan, saya memang tidak nyaman, tapi saya berusaha jawab apa adanya. Dijawab dengan singkat-singkat saja,” jelas Tata.
Saat tes wawancara, Tata mengaku diwawancarai oleh wanita berjilbab paruh baya. Ia menjalani tes wawancara itu kurang lebih satu jam.
Selain pertanyaan mengenai pernikahan dan pacaran, ia juga ditanya tentang apakah keluarga ada yang dosen dan PNS, aliran agamanya apa, ikut organisasi apa, kalau hari minggu apa aktivitasnya.
“Serta apa yang dilakukan kalau menemukan konten di media sosial tentang radikalisme, pornografi, atau anti pemerintah,” imbuh Tata.
Merasa Janggal
Terkait dengan TWK yang telah ia jalani itu, Tata mengaku banyak kejanggalan. Selain muatan pertanyaan yang mengarah kepada privasi, juga pada prosedur yang tidak transparan.
“Apa ganjalan yang saya rasakan selama mengikuti TWK? Pertama, sejak sosialisasi peralihan status pegawai, tidak dijelaskan posisi awal pegawai ini apa. Apakah seleksi awal seperti CPNS yang ada mekanisme gugur, lolos tidak lolos. Ataukah transisi di mana semua pegawai pasti beralih,” kata Tata.
Tata menyampaikan dalam sosialisasi itu ia sempat menanyakan soal apakah ada mekanisme gugur, lolos atau tidak lolos, namun hal itu tidak dijawab oleh pimpinan.
“Begitu juga dengan Biro SDM. Hanya diberi motivasi: kalian kan lahir di Indonesia, besar dan tinggal di Indonesia, harus yakin bisa,” lanjut Tata.
Menurut Tata, pertanyaan ini penting untuk dijawab agar para pegawai bisa mengukur ekspektasi dan terbuka dengan apapun hasilnya.
Kalau ada mekanisme gugur lolos tidak lolos, lanjut Tata, yang tidak lolos bisa menerima konsekuensi jauh-jauh hari.
Kejanggalan lain menurut Tata adalah TWK dilakukan dengan menggunakan alat indek moderasi bernegara (IMB). Metode IMB ini biasa digunakan untuk rekruitmen tentara.
“Kenapa metode IMB yang biasa dipergunakan untuk rekruitmen tentara, dipergunakan untuk asesmen pegawai sipil? Apakah metode yang sama pernah dipergunakan di instansi pemerintah lain?,” tanya Tata.
Tata juga mengungkapkan bahwa TWK ini tidak terbuka scorenya, hasil kesimpulannya, dan apa rekomendasinya.
Hal itu, menurut Tata, penting bagi para peserta untuk mengetahui batas lulus berapa, dan pegawai berada pada posisi score berapa.
Kejanggalan lain yang diungkapkan Tata adalah dalam TWK yang telah dijalani itu ada pegawai yang diwawancarai dua orang, ada juga yang diwawancarai hanya satu orang.
“Atas indikator apakah pembedaan tersebut? Kenapa ada yang diwawancarai oleh BNN, BNPT,BIN, BAIS, TNI AD, tapi ada yang diwawancarai oleh pihak BKN? Apa pembedanya?,” tambah Tata.
Tata sendiri merupakan Staf Hubungan Masyarakat KPK yang namanya termasuk dalam 75 pegawai yang tidak lolos TWK dan kemudian dinonaktifkan. (*)
