Gagasan utama dari konsep Oligarki terpusat pada upaya mempertahankan kekayaan (wealth defense) melalui kekuasaan. Praktik bagaimana mempertahankan kekayaan melalui kekuasaan ini berevolusi sesuai perkembangan zaman. Dari praktik ini, muncul kemudian sebuah teori oligarki. Teori ini dikembangkan secara apik oleh Jeffery Winters dalam bukunya Oligarchy.
Jeffery A Winters, seorang Indonesianis, menyebutkan setidaknya terdapat 4 tipologi oligarki yaitu oligarki panglima (warring) sebagaimana terjadi di masa sebelum masehi yaitu perang kabilah dan suku-suku, oligarki penguasa kolektif (ruling) yang terjadi di masa Yunani Romawi, Oligarki sipil (civil) yang terjadi di negara modern seperti Amerika dan oligarki sultanistik yang terjadi di Filipina dan Indonesia.
Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Yasin Mohammad Direktur LSIN dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Dialektika Institute dengan tema ‘Oligarki Sultanistik; Perselingkuhan Kekuasaan dan Kekayaan Dalam Perpolitikan Indonesia’ pada minggu 29/08/2021. Acara diskusi ini menghadirkan narasumber Abdul Aziz (Dialektika Institute), Muhtar Nasir (Pemred Kliksaja.co), Yasin Mohammad (Direktur LSIN) dan Mheki Polanda selaku moderator.
Yasin menambahkan, Oligarki sultanistik di Indonesia dirancang oleh sosok Soeharto, melalui jargonnya ekonomi pembangunan. Soeharto membangun sistem kekuasaan dan pertahanan kekayaan pribadi dengan cara mengekstrasi sumber daya negara, sumber daya alam, dan merampas rakyat melalui pajak dengan tujuan memperkaya diri bersama para oligark.
Melalui kekuasaannya Soeharto mengkondisikan politik dan hukum yang diarahkan kepada agenda-agenda pribadi dengan setting menjarah SDA, SD Negara, dan uang rakyat yang kemudian hasilnya dibagi bagi dengan para oligarkh. Yaitu kelompok pengusaha, militer, dan para aktor politik. Inilah oligarki model gotong royong, merampas bersama lalu dibagi-bagi. Dampaknya terbentuk sebuah sistem oligarki yang pengaruhnya begitu besar hingga saat ini.
Dampak paling nyata tentu saja adalah oligarki mencengkeram Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh M muhtar Nasir, Pemred Kliksaja.co. Menurutnya produk-produk hukum kita seperti Omnibus law tidak bisa lepas dari para pelaku oligarkh. Para pengusaha dan elit mengendalikan hampir semua lembaga dan institusi negara.
Sementara itu, Abdul Aziz, menyinggung soal bagaimana kekuasaan dan kekayaan ini berhubungan. Menurutnya kedua aspek ini memiliki koneksi yang sulit sekali dipisahkan. Lebih jauh, Aziz menyebut bahwa demokrasi dan oligrakhi merupakan dua hal yang bertentangan namun bisa berdampingan. Selain itu, Aziz juga menyebut bahwa oligarki adalah praktik bagaimana orang-orang superkaya mengendalikan orang-orang yang secara level berada di bawahnya.
Menggilanya oligarki di Indonesia berdampak hingga saat sekarang. Demokrasi Indonesia rangkingnya bagus namun saat bersamaan melahirkan para pemimpin yang korup dan rangking korupsi terus naik. Praktik perilaku oligarkh yang menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi liberal semakin menyulitkan Indonesia keluar dari cengkeraman oligarki. Bahkan demokrasi Indonesia mengarah pada demokrasi kriminal, dimana para oligarkh menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekayaannya.
