Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia saat ini sudah bisa memproduksi mandiri Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilaksanakan oleh PT Bio Farma.
Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat memberikan keterangan kepada pers di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/06/2020).
Lebih lanjut, Muhadjir menyebutkan bahwa Bio Farma sudah bisa memproduksi 50 ribu per minggu dan kalau itu bisa dilipatgandakan produksinya sampai 2 juta sebulan, bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mendukung produksi PCR oleh PT Bio Farma.
“Beliau sangat mendukung dan salah satu sarana yang akan kita gunakan itu adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium vaksin flu burung, produksi vaksin flu burung, itu nanti akan kita ubah menjadi gedung bangunan untuk memproduksi PCR,” ujar Muhadjir menceritakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menko PMK itu, Presiden sudah menyetujui dan akan segera diadakan koordinasi antara Menteri BUMN yang membawahi Bio Farma, dengan Menteri PUPR, serta Menteri Kesehatan supaya PCR bisa betul-betul diproduksi dalam negeri sehingga tidak terlalu tergantung dengan impor.
“Apalagi kalau terlalu banyak jenis PCR Kit, itu sering tidak kompatibel dengan reagen ekstraksinya, jadi mereknya beda bisa tidak cocok , kalau nanti ini bisa kita sederhanakan, apalagi PCR-nya satu nanti lebih mudah untuk operasional sisi di lapangan,” jelas Menko PMK.
Saat bertemu Presiden, Menko PMK juga menjelaskan tentang kondisi terakhir dalam kaitannya dengan adanya pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah terkait kontrol dan konsekuensi kemungkinan adanya kenaikan kasus.
Menurut Menko PMK, memang pilihannya berimbang antara segera memulihkan ekonomi dan tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, paling tidak landai, kalau bisa turun.
“Tetapi pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu, di lapangan bisa saja dalam momen-momen tertentu bisa harus memilih salah satu dan kalau penilaian dari gugus tugas untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan Covid-19 ini masih terkendali,” ungkap Menko PMK. (*)
