Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia termasuk negara prioritas dalam masalah haji dan umrah.
Hal tersebut disampaikan Yaqut usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Tawfiq F. Al-Rabiah di Makkah, Senin (22/11/2021).
“Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Makkah. Menteri Tawfiq mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah,” tegas Yaqut dikutip dari laman resmi Kemenag.
Yaqut berharap jemaah Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umrah.
“Kita sangat berharap semoga hal itu tidak lama lagi,” ujar Yaqut.
Menurut Yaqut, hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Saudi cukup progresif dan efektif.
Hal itu tidak terlepas dari diskusi awal (Senior Official Meeting) yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama yang dikomandoi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Staf Khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah.
Diskusi kedua pihak akan terus dilakukan secara intensif. Kemenag akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jemaah umrah.
Penerapan protokol kesehatan akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraan umrah. Rumusan itu selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Saudi untuk dipelajari.
“Menteri Haji tadi mengapresiasi progress pembahasan awal yang sudah dilakukan Wakil Menteri Haji dengan tim Kemenag. Kita berharap semoga persiapan lanjutan baik di Saudi dan Tanah Air bisa segera selesai sehingga penyelenggaraan umrah bisa segera dibuka,” harapnya.
Selain membahas penyelenggaraan umrah, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang haji dan umrah.
“Kami memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kerja sama seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu,” tandasnya.
Ikut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Konsul Haji, dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Riyadh Arief Hidayat. (*)
