Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Affandi Ismail mengatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi masa darurat korupsi.
Hal ini setelah dalam kurun waktu empat bulan terakhir, ada sejumlah pejabat negara yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yang terbaru adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang ditetapkan tersangka pada Minggu (28/02/2021).
Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin(01/03/2021), Affandi Ismail menyebut hal itu sebagai bentuk kegagalan demokrasi elektoral di Indonesia.
“Budget atau cost politik yang sangat mahal dan tidak terkendali dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia membuka celah pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif melakukan tindak pidana korupsi,” kata Affandi.
“(Hal ini) berakibat pada iklim politik di Indonesia menjadi tidak sehat dan bersifat destruktif terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat,” imbuh Affandi.
Perilaku koruptif, menurut Affandi, adalah dampak dari sistem politik dan birokrasi yang amburadul akibat menguatnya oligarki di Indonesia.
Untuk itu, lanjut Affandi, perlu adanya revolusi total terhadap konstruksi sistem di Indonesia baik secara struktural maupun kultural.
Dalam keterangan tersebut, Affandi memberikan apresiasi atas kinerja baik KPK dalam menindak kasus-kasus korupsi yang dilakukan para pejabat.
Ia menyarankan agar para penegak hukum tidak saja memberikan sanksi berupa penjara tetapi juga melakukan penyitaan atas seluruh asset atau harta kekayaan para koruptor yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi.
PB HMI, lanjutnya, akan selalu mendukung KPK dalam setiap agenda pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia yang tanpa pandang bulu. (*)
