Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Hal ini merupakan hasil dari Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/04/2019).
“Jadi intinya rekan-rekan media, kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesiasentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai Ratasdalam keterangan pers usai Ratas.
Sebelumnya, dalam Ratas itu, Bambang mengemukakan tiga alternatif terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta, tetapi dibuat government district atau distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah diseputaran istana dan Monas dan sekitarnya itu dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.
“Itu adalah alternatif pertama yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” jelas Bambang.
Untuk alternatif ini, harus dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor kementerian/lembaga di seputaran istana dan Monas.
Kerugiannya, lanjut Bambang, hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Hal ini seperti Putra Jaya di Malaysia.
Bambang menyebut daerah ini jaraknya sekitar radius 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas Presiden Soeharto yaitu Jonggol, Jawa Barat atau Maja yang ada di Banten.
Tetapi kelemahannya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar jawa. Hal ini terjadi di Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia.
“Intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58% dari PDB tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” terang Bambang
Menurut Bambang, syarat utamanya adalah kembali lagi kepada ketersedian lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru.
Hal ini tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit di samping tentunya para ASN harus bersedia untuk pindah dari posisi mereka sekarang di jakarta ke kota baru tersebut.
“Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas. (*)
