Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menjelaskan dua kebijakan penegakan hukum di jajaran Kemenko Polhukam dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Mahfud menjelaskan kebijakan pertama adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sekarang menjadi catatan publik.
Secara garis besar, menurut Mahfud, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yakni pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM yang sekarang sedang terjadi.
“Tentu yang ke depan itu tidak usah diagendakan untuk suatu kegiatan tertentu karena rutin agar tetap dilindungi peningkatan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Mahfud.
Yang kedua, lanjut Menko Polhukam Mahfud MD, Kejaksaan Agung dan Kepolisian akan meningkatkan profesionalitasnya, meningkatkan kedisiplinannya dan betul-betul mengawal penegakan hukum, bukan secara formalitas.
“Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, bermain-main, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu atau beberapa perkara,” tegas Mahfud MD.
Mahfud menambahkan hal ini mungkin sederhana, tetapi penting bagi penegakan hukum untuk kedepannya. (*)
