Pansus KEK Sei Mangkei & Kuala Tanjung resmi dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Pembentukan pansus dalam rangka merespon banyaknya permasalahan dalam optimalisasi kawasan KEK Sei Mangkei.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gusmiyadi, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra, melalui laman resmi akun facebooknya pada Selasa, (13/04/2021).
“Beberapa bulan lalu, saya sempat menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan kondisi lambatnya optimalisasi kawasan KEK Sei Mangkei, DPRD Sumatera Utara akan berupaya membentuk Pansus sebagai ikhtiar konstitusional.”. Kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi menambahkan, Pansus ini memang tidak biasa, kami paham sekali bahwa ujung rekomendasi kami diantaranya akan mengarah pada mitra vertikal kami di pusat.
Namun, hal tersebut tidak menghalangi niat DPRD untuk turut berkontribusi mengurai persoalan hingga ke Kuala Tanjung sebagai salah satu faktor pentingnya.
Gusmiyadi mengatakan bahwa DPRD mulai mengundang para stakeholder terkait Pansus tersebut.
“Kini Pansus tersebut telah terbentuk. Kami mulai mengundang berbagai stakeholder guna menginventarisir persoalan. Dari titik inilah potensi solusi akan tergambar”. Terang Gusmiyadi.
“Dari sini kita memahami berbagai masalah yang ada”, Ungkap Gusmiyadi.
a. KEK Sei Mangkei ini membutuhkan infrastruktur Gas murah sebagai sarana produksi bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan. Gas merupakan sumber energi yang lebih efisien jika dibanding dengan listrik.
b. KEK Sei Mangkei membutuhkan jalur kereta api sebagai alat angkut menuju kawasan pelabuhan Kuala Tanjung.
c. KEK Sei Mangkei membutuhkan kesiapan Kuala Tanjung dan regulasi pemerintah pusat untuk memasukan kapal-kapal besar dengan jalur internasional yang beroperasi untuk kebutuhan pendistribusian bahan baku dan hasil produksi. Jika ini tidak dilakukan, maka cara satu-satunya bagi perusahaan mitra KEK Sei Mangkei adalah mengambil jalur Belawan sebagai terminal masuk dan keluar barang. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal.
d. Pelindo sebagai pengelola Pelabuhan Kuala Tanjung hingga saat ini berencana membangun kawasan industri seluas 3.000-an hektar. Hal ini tentu saja mengancam eksistensi KEK Sei Mangkei sebagai kawasan Industri. Meskipun ada beberapa perbedaan segmen, tetapi pada posisi pemula, pemerintah haruslah memiliki prioritas yang jelas. Jika kondisi ini tetap dilanjutkan, hal tersebut akan menghadirkan kanibalisme antar kawasan.
e. Kawasan Kuala Tanjung berdasarkan pemaparan pemerintah Batubara, memiliki kendala tentang buruknya sarana infrastruktur jalan provinsi menuju pelabuhan. Kondisi ini mengakibatkan investor enggan untuk masuk kedalam kawasan. Fakta ini mestinya mendorong pihak Pemprov untuk mencari trobosan agar masalah jalan ini cepat teratasi.
“Demikian diantara berbagai persoalan penting dalam pembahasan awal tentang kondisi KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung”. Jelas Gusmiyadi.
“Kami menyadari kondisi ini tidak mudah untuk diurai, tetapi kami menyadari bahwa kawasan ini merupakan sektor strategis untuk diperjuangkan, karena menyangkut nasib jutaan jiwa rakyat Sumut yang hingga saat ini membutuhkan peluang-peluang bagus guna menghadirkan kesejahteraan”. Tutupnya.
