Wabah Pandemi Covid-19 di indonesia belum usai Generasi Muda Mathlaul Anwar Tangsel menyayangkan kampus Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor menggelar acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang. Acara yang digelar di tengah wabah pandemi Covid-19 itu juga dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di IPDN.
Sekjen Generasi Muda Mathla’ul Anwar Adhiya berharap Mendagri Tito Karnavian dan sekjen Mendagri Hudori menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini. Dari data dan foto yang diterima Generasi Muda Mathla’ul Anwar, halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada 24 Mei 2020, siang.
“Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Kebijakan dan semangat Pemerintah yang justru tengah giat giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid-19. Anehya lagi, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur Praja yang selama ini melakukan karantina di kampus,” sambung Adhia
Kami sangat menyesalkan peristiwa halal bihalal bihalal itu bertolak belakang dengan upaya Pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid 19. Kampus IPDN di Jawa Barat itu justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini.
Generasi Muda Mathla’ul Anwar berharap Mendagri dan sekjen Mendagri segera mengambil tindakan tegas terhadap Rektor IPDN. Sebab, apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini, selain melanggar ketentuan Pemerintah pusat, juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 tahun 2020 sudah jelas bunyinya.
“Yang sangat disayangkan lagi, IPDN adalah kawah candradimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan Pemeritah. Generasi Muda Mathla’ul Anwar menyayangkan sikap para Praja tersebut, belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan Pemerintah,” Tuntasnya
Kami juga meminta Kapolda jawa barat mengusut tuntas atas kejadian ini tidak mengindahakan semangat pemerintah dalam upaya memutus mata rantai covid-19 apakah mereka gelar halal bihalal meminta izin atau tidak, kami berharap polda jawa barat mengusutnya ini” tegasnya
