Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menuturkan bahwa terdapat usulan terkait seleksi BPK RI yang tengah berlangsung agar dilakukan perbaikan, yaitu melalui pembentukan pansus independen agar seleksi BPK RI menghasilka anggota BPK RI yang independen dari seluruh kepentingan politik.
Ketentuan tersebut muncul dalam forum rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan Komisi XI beserta perwakilan fraksi-fraksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (26/08/2019).
Di dalam rapat konsultansi tersebut ada usulan agar mekanisme seleksinya diperbaiki, khususnya dalam sesi pemaparan visi misi serta wawasan, seperti dibentuk pansus yang independen. “Terkait dengan tes wawasan itu, maka ada dua opsi . Pertama yakni dibentuk pansel tapi tidak cukup waktunya. Kedua, ya kalau tidak dibahas di komisi, bahkan ada inisiatif dibentuk pansel di komisi,” terang Fahri.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong proses seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kini tengah berlangsung, dapat dilakukan secara profesional guna menghasilkan anggota pengawas pemerintah di sektor keuangan yang independen dari seluruh kepentingan politik.
Kedepan, setiap seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, harus tegas dan melewati seleksi administrasi, lalu seleksi terkait wawasan visi misi yang seharusnya diberikan pada panitia yang independen.
Karenanya hingga kini Pimpinan DPR masih melakukan pendalaman dengan berbagai pihak, salah satunya oleh Komisi XI sebagai leading sector terkait seleksi Anggota BPK ini. Namun, dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Komisi XI beserta perwakilan fraksi-fraksi, Fahri mengakui ada perbedaan pendapat terkait mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
“Ada sedikit perbedaan pendapat tentang mekanisme fit and proper test. Karena secara umum ada beberapa tahapan, pertama adalah tahapan administrasi yang mewajibkan adanya ijazah dan berkas-berkas lainnya. Lalu ada tahapan subjektif seperti pemapaan visi dan misi. Sementara fit and proper test itu sebagai forum politik,” Ujar Fahri Hamzah.
Kepada wartawan pun Fahri juga menuturkan bahwa kedepan, setiap seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, harus tegas dan melewati seleksi administrasi, lalu seleksi terkait wawasan visi misi yang seharusnya diberikan pada panitia yang independen.
“Tapi apakah ketentuannya itu tidak dianggap rigid, tapi ini proses yang ilmiah. Jangan diserahkan ke politisi. Politisi itu keputusannya di ujung,” pungkas Fahri. Karenanya, DPR hingga kini masih terus berupaya menghasilkan mekanisme seleksi Anggota BPK RI yang kredibel dan profesional.
