Pemerintah mengumumkan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021, Kamis (04/03/2021).
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor tersebut untuk menjaga stok beras nasional menyusul adanya program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19.
Sedangkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan impor beras tersebut digunakan untuk iron stock alias cadangan.
Namun, rencana pemerintah untuk melakukan impor beras tersebut mendapat banyak tentangan. Penolakan impor tidak hanya dari para petani, tetapi juga DPR RI dan beberapa kepala daerah.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cluster pangan pada Senin (15/03/2021), Komisi IV DPR RI menyatakan penolakannya atas kebijakan impor beras.
Penolakan impor beras itu didasarkan pada kondisi di mana saat ini para petani tengah menghadapi masa panen raya. Kebijakan impor dinilai tidak berpihak kepada petani Indonesia.
“Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat membacakan kesimpulan hasil RDP.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana pemerintah melakukan impor beras bakal mengancam petani di Jawa Barat.
Jawa Barat, menurut Kang Emil akan mengalami surplus beras karena akan menghadapi panen raya pada Maret dan April 2021.
“Kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting,” katanya yang dikutip dari tempo.co, Rabu (17/03/2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan dari Kemenko Perekonomian dan Kemendag. Menurutnya, saat ini tidak mendesak dilakukan impor beras karena masuk musim panen raya.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau impor beras khusus dank arena kebutuhan daerah tertentu silahkan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen,” kata Ganjar, Senin (08/03/2021), yang dikutip dari tirto.id, Kamis (18/03/2021).
Penolakan juga disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Diwartakan oleh tirto.id pada Kamis (18/03/2021), Rusli telah menyurati Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
Ia meminta kalau pemerintah jadi impor, maka beras tersebut tidak boleh masuk ke provinsinya karena akan merusak harga pasar dan memukul petani.
“Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” Kata Ruslie Habibie. (*)
