Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan penanganan Covid-19 di Indonesia belum memenuhi syarat terpenuhinya good governance.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Nur Institute dengan tema Penanganan Covid-19 Perspektif Good Governance pada Minggu (25/07/2021).
Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI), M. Sya’roni Rofii, Ph.D (Dosen Kajian dan Ketahanan Nasional SKSG UI) Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si (Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga).
Dalam diskusi tersebut, Ninik, panggilan akrab Nihayatul Wafiroh, menjelaskan ada Sembilan prinsip dalam good governance, yakni profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dari kesembilan prinsip itu, Ninik mengatakan penanganan Covid-19 di Indonesia belum memenuhi syarat terwujudnya good governance.
“Hal itu terutama pada aspek transparansi, partisipasi, visi, strategi dan penegakan hukum,” lanjut Ninik.
Ninik mengungkapkan penanganan pandemi Covid-19 masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari koordinasi yang lemah, kontradiksi kebijakan, sosialisasi yang kurang masif, hingga potensi tumpang tindih regulasi.
Meski banyak catatan, politisi PKB itu tetap mengapresiasi keseriuasan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Ia mendesak agar pemerintah mengikuti rekomendasi dari Komisi IX DPR RI.
“Banyak rekomendasi yang itu tidak dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah terkait dengan vaksin berbayar,” jelas Ninik.
Sementara itu Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menyampaikan dampak dari pandemi Covid-19, yaitu naiknya angka kemiskinan dan kesenjangan.
Ajib menyampaikan hal itu sebagai akibat dari pemerintah yang tidak mampu mebuat kebijakan yang efektif di tengah pandemi.
“Orang Indonesia itu tidak bisa bisnis atau usaha bukan karena pandemi, tetapi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita tidak bisa dagang, kita jualan angkringan, jam 20.00 suruh tutup,” jelas Ajib.
Untuk itu Ajib mengusulkan agar pemerintah melakukan tiga hal, yaitu menopang daya beli masyarakat, mempermudah likuiditas ke para pelaku usaha, dan mendorong insentif fiskal dan moneter yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Sedangkan Dosen Kajian dan Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia Sya’roni Rofii, Ph.D, menyampaikan kekurangsiapan pemerintah menghadapi Covid-19. Pemerintah bahkan terkesan meremehkan pada awal-awal kemunculan virus.
“Menteri Kesehatan kita saat itu, meskipun backgroundnya militer, responnya terhadap Covid-19 tampak santai-santai saja,” kata Sya’roni.
Terkait kebijakan, Sya’roni mengatakan bahwa pemerintah lebih sibuk mencari terminologi, meskipun sudah memiliki UU Kekarantinaan Kesehatan.
Sya’roni menegaskan pemerintah tampak menghindari beberapa poin dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Salah satunya adalah tentang kewajiban pemerintah menghidupi warganya.
“UU ini ada pada tahun 2018, kemudian ada peristiwanya, pemerintah mencari alternatif bagaimana untuk tidak menggunakan UU itu,” kata Sya’roni.
Narasumber terakhir, Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan kalijaga Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si mengatakan untuk merespon pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya beralih dari good governance ke agile governance.
“Agile governance itu pemerintah yang tegas, tangkas atau cepat dalam melakukan simplikasi terhadap birokrasi, fokus pada sarat kecepatan dan kemudahan, unik, berfikir out of the box, serta perwujudan dari dynamic governance,” kata Munawar. (*)
