Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) akan mengadakan kongres di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) pada 4-7 November 2019 mendatang.
Dengan mengusung tema ‘ILMISPI menyongsong arah baru Indonesia’, kongres tersebut akan membahas dan menyusun outlook sosial politik Indonesia pasca 2019.
“Agenda kongres kali ini fokus kepada pembenahan internal secara utuh. Harapannya, cita-cita ILMISPI sebagai representasi mahasiswa FISIP s-Indonesia pada kepemimpinan teman-teman periode mendatang, bisa lebih bergerak fleksibel dan tidak terbentur pada persoalan yang kami alami,” ujar Zunnur Roin, Koordinator Presidium Nasional ILMISPI, Minggu (03/11/2019).
Harapan tersebut coba diaktualisasikan melalui kegiatan seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian kongres.
Rencananya seminar tersebut akan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mantan aktivis mahasiswa politik Aria Bima, pakar politik keamanan Muradi,Ph.D, dan Komisioner KPU Pramono Tanthowi Ubaid.
“Dengan demikian, kematangan ILMISPI yang sudah berusia 20 tahun ini semakin terasa dampaknya untuk kepentingan rakyat indonesia, terkhusus pada isu sosial dan politik” tambah Zunnur Roin.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNSIKA M. Reza Arief mengatakan momentum kongres ini adalah sejarah bagi FISIP UNSIKA.
“kami berterima kasih, BEM FISIP UNSIKA Di amanahkan sebagai tuan rumah hajatan besar bem fisipol se indonesia ini, kami semampunya telah mempersiapkan agenda ini sebaik mungkin. Kami menyambut kedatangan teman-teman delegasi anggota ILMISPI di kota pangkal perjuangan dengan rasa bangga, dan berharap akan berkesan positif baik untuk ILMISPI,UNSIKA dan Karawang” Ujarnya.
Kongres tersebut rencananya akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Ruhzanul Ulum, Bupati Kabupaten Karawang Dr. Cellicha Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang Ependi Anwar.
Selanjutnya Waka Satgas Nusantara Brigjend.Pol. Fadil Imran, yang akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema ‘Perspektif Keamanan Nasional Dalam Transformasi Sosial-Politik Indonesia Pasca 2019’. (*)
