Kliksaja.co – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bukan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal anatara keduanya.
Hal itu disampaikan dalam Taushiyah Kebangsaan yang dikeluarkan oleh DP MUI terkait rencana aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Taushiyah ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Sholahudin Wahid di Kantor MUI Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa (22-11-2016).
Berikut isi lengkap Taushiyah Kebangsaan DP MUI:
1. MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan musyawarah dengan para saluran lobi, eksekutif, pihak pengambil kebijakan, baik termasuk keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta aparat menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.
2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.
4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.
5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.
6. MUI mengimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.
Demikian Taushiyah Kebangsaan MUI ini disampaikan semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. [***]
