Kliksaja.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tidak akan menolerir segala upaya perbuatan yang berusaha menggangu jalannya pemerintahan yang sedang berjalan atau perbuatan makar.
Menurut Sekjen MUI Anwar Abbas, lembaganya bakal turut mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-JK yang sudah sah dipilih oleh rakyat selama 5 tahun pada Pilpres 2014 lalu. Kecuali rezim ini melanggar konstitusi.
“Tidak menolerir menurunkan rezim, sebelum habis masa jabatannya. Kecuali rezim tersebut melanggar konstitusi,” tegas Anwar Abbas di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen MUI Sholahuddin Al Ayyubi. Lembaganya menurut Sholahuddin melihat negara Indonesia saat ini sudah sesuai dengan syariat Islam.
“MUI melihat, pemimpin yang sudah dipilih oleh cara-cara yang sah, tidak melanggar konstitusi, dalam fatwa kita wajib ditaati, toatul imam,” ucap Sholahuddin.
Sementara itu, terkait rencanan aksi massa yang akan berlangsung 25 November dan 2 Desember mendatang yang diduga akan mengarah ke tindakan makar, MUI mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
“Yang punya kewenangan untuk menentukan apakah akan ada gerakan makar atau tidak, adalah aparat keamanan, MUI belum memiliki Informasi terkait itu,” tandas Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid.
Hari ini MUI mengundang Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Dalam kesempatan itu, Rizieq yang tetap akan melanjutkan aksinya pada 2 Desember mendatang menegaskan akan melakukan aksi damai.
Di hadapan MUI, ia juga berjanji bahwa aksinya yang merupakan lanjutan dari aksi 4 November tersebut tidak terdapat upaya makar. Bahkan aksi ini sendiri tidak akan dilakukan di depan Istana Negara atau Gedung DPR.
