Uni Eropa dan Turki menandatangani perjanjian migrasi lima tahun lalu, pada 18 Maret 2016. Eropa berjanji untuk membayar 6 miliar euro untuk membantu Turki menampung kedatangan 3,5 juta warga Suriah.
Sebagai imbalannya, Ankara berjanji untuk mencegah keberangkatan para imigran ini ke Eropa. Namun perjanjian ini dihadapkan pada ketegangan antara kedua belah pihak. Kelanjutan dari kesepakatan ini pun kini seolah terhalang.
Lima tahun setelah penandatanganan perjanjian migrasi ini, presiden Turki jelas tidak puas. Recep Tayyip Erdogan sebenarnya mulai mengkritiknya.
Dilihat dari aspek keuangan, yaitu 6 miliar euro, presiden Turki ingin jumlah ini dibayarkan secara langsung ke kas negara Turki, dan tidak dialokasikan berdasarkan kasus per kasus. “Situasi saat ini mendorong saya untuk mengkritik “kelambatan” pendanaan”, jelas Erdogan.
Perjanjian ini juga meliputi mitra politik, termasuk pencabutan visa Schengen untuk warga negara Turki, peluncuran kembali negosiasi untuk akses ke Uni Eropa dan modernisasi serikat pabean antara Turki dan Uni Eropa.
Mengenai semua poin ini, otoritas Turki mengklaim tidak mendapatkan apa-apa. Memang patut diakui, degradasi supremasi hukum di Turki sejak 2016 banyak kaitannya dengan isi perjanjian tersebut.
Oleh karena itu, Presiden mengancam beberapa kali untuk “mencabut” kesepakatan tersebut. Namun baru-baru ini, bagaimanapun, nada suara Erdogan menjadi lebih tenang. Kepala negara Turki meminta “peninjauan kembali” perjanjian tersebut.
Dalam “peninjauan kembali” ini, Recep Tayyip Erdogan mengharapkan lebih banyak uang, pertama-tama. Karena kehadiran 3,6 juta warga Suriah membebani layanan publik dan keuangan Turki. Apalagi dilihat dari kenyataannya, sebagian besar pengungsi ini tidak akan meninggalkan Turki, atau setidaknya tidak dalam waktu dekat. Oleh karena itu Turki mengharapkan pendanaan baru dari Uni Eropa untuk proyek-proyek yang sudah dilaksanakan.
Alasan besar lainnya mengapa Turki ingin merevisi perjanjian tersebut adalah perubahan situasi migrasi. Suriah tidak lagi menjadi bagian terbesar dari arus yang melewati wilayahnya.
Selama lima tahun terakhir, sepertiga dari migran ilegal yang ditangkap di Turki adalah orang Afghanistan dan orang Pakistan. Ketika Recep Tayyip Erdogan mengklaim “membuka pintu ke Eropa“setahun yang lalu, warga Suriah hanyalah minoritas migran yang berbondong-bondong ke perbatasan dengan Yunani yang berharap untuk bisa masuk.
Adapun mitra politik yang diatur oleh perjanjian masih sangat rumit untuk didapatkan di Ankara. Di satu sisi, Eropa menolak untuk memberikan “dana hibah” kepada otoritas Turki karena di mata mereka Turki selalu melanggar hak asasi manusia secara terang-terangan dan berulang-ulang.
Di sisi lain, sejak 2016, masalah internasional utama telah meracuni hubungan Turki-Uni Eropa, khususnya ketegangan dengan Yunani di Mediterania timur dan di Siprus.
Akibatnya, isi perjanjian yang berupa reformasi serikat pabean dibatalkan karena alasan politik dan pada KTT berikutnya pada 25 dan 26 Maret, para pemimpin Eropa akan sekali lagi menyelidiki kembali perjanjian dengan Turki ini.
Diterjemahkan dari:https://www.rfi.fr/fr/europe/20210318-accord-migratoire-turquie-ue-cinq-ans-apr%C3%A8s-la-r%C3%A9forme-voulue-par-erdogan-reste-bloqu%C3%A9e
