KLIKERS INDONESIA – Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia bersinergi dengan Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Experts Indonesia (ACEXI) untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang perdagangan karbon.
Lebih lanjut, Ketua Tim KSP untuk Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon Ishak Saing, yang juga Tenaga Ahli Utama (TAU) Kedeputian III Bidang Ekonomi KSP menuturkan, FGD antara KSP dan ACEXI bertujuan untuk menyerap masukan dari para stakeholders untuk akselerasi perdagangan karbon di Indonesia.
Seperti diketahui, perdagangan perdana di Bursa Karbon Indonesia secara resmi diluncurkan pada 26 September 2023. Presiden Jokowi dalam peluncuran tersebut memproyeksi potensi ekonomi dari perdagangan karbon minimal mencapai Rp 3.000 triliun.
“Tim KSP untuk Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon menyambut baik kolaborasi dengan ACEXI maupun berbagai K/L (Kementerian/Lembaga) terkait lainnya. Karena KSP ditugaskan untuk mengawal program-program pemerintah, termasuk mengenai potensi perdagangan karbon. Ada beberapa hal yang kami fokuskan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Pertama, bahwa perdagangan karbon di Indonesia hendaknya mengacu kepada standar karbon internasional. Kedua, harus ada target dan timeline, baik untuk pasar (karbon) dalam negeri maupun internasional. Ketiga, memfasilitasi terciptanya dunia usaha di bidang ekonomi hijau (green job). Keempat, pemanfaatan platform teknologi perdagangan karbon yang efektif dan efisien, Kelima, pentingnya pengaturan investasi karbon agar tidak mengganggu target emisi Nationally Determined Contribution (NDC),” ungkap Ishak kepada awak media, disela-sela acara FGD, (22/12).
Ia memastikan, selama ini KSP secara intensif melakukan berbagai pendekatan dan akan terus berkolaborasi dengan Kemenko Marvest, Kementerian LHK, OJK, IDXCarbon serta BI untuk mencari solusi mengenai optimalisasi perdagangan karbon di Indonesia.
“Kenapa kami juga berkoordinasi dengan ACEXI, karena kami melihat bahwa ACEXI ini bagus, ibarat one stop mall atau one stop shopping—di mana kita datang ke suatu tempat, kita sudah dapat memperoleh banyak informasi. Hal ini menjadi salah satu referensi bagi kami untuk melakukan analisis dalam melakukan debottlenecking atas berbagai sumbatan baik yang ada diantara K/L maupun institusi swasta lainnya Hal ini penting agar bisa segera melahirkan solusi supaya perdagangan karbon pasca peluncuran Bursa Karbon Indonesia bisa bergairah sesuai tujuan dari pembentukan Tim Karbon KSP ini,” ungkap Ishak.
Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ACEXI Lastyo Kuntoaji Lukito menyambut baik FGD antara KSP dan ACEXI. Sebab sejatinya ACEXI berdiri untuk menciptakan kemajuan ekosistem dekarbonisasi.
“Terpenting saat ini kita telah menyamakan persepsi. Kita sudah melakukan knowledge sharing, sharing pengalaman, sharing pandangan ke depan. Kita menyamakan gerak, sehingga dapat mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing, kita bisa saling endorse, dan saling menyiapkan sumber daya expert atau tenaga ahli (di bidang karbon),” ungkap Lastyo.
Sebab memahami perdagangan karbon itu sangat kompleks. Karena perdagangan karbon ada di berbagai level dan jenis—semua harus diidentifikasi masing-masing.
“Kita sudah meng-identify berapa masalah. Misalnya, di bursa (Bursa Karbon Indonesia) mungkin karena harganya masih rendah, belum banyak supply, belum banyak demand karena ini masih baru—perlu waktu dan sosialisasi. Nah, kita ingin menjadi bagian menciptakan awareness yang lebih untuk membantu pihak-pihak yang menyusun regulasi, metodologi, maupun insentif dan disinsentif untuk menjadi bagian dari Bursa Karbon Indonesia,” ujar Lastyo.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pengawas ACEXI Poempida Hidayatulloh. Ia memastikan bahwa ACEXI akan mendukung KSP untuk mengoptimalkan perdagangan Bursa Karbon Indonesia.
“Bursa Karbon Indonesia sebetulnya sudah ada, tinggal elemen-elemen yang terlupakan atau belum ada, diadakan. Kemudian yang terlupakan itu, diingat. ACEXI mau berpihak kepada nasionalisme—mendorong penurunan emisi karbon di Indonesia,” ujar Poempida.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Dewan Pembina ACEXI Muhamad Fajar Putranto mendorong kebijakan pemetaan sektor prioritas dalam menavigasi pengurangan emisi karbon di Indonesia, salah satunya pada sektor transportasi. Sebab transportasi merupakan sektor terbesar kedua emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 23 persen. Di sisi lain, sektor transportasi dan sektor pergudangan tumbuh 15,93 persen year-on-year pada kuartal I-2023.
“Sektor transportasi, karena selain penyumbang emisi terbesar, inefisiensi pada sektor transportation akan memengaruhi sistem logistik. Sektor logistik ini pengaruhnya besar ke bisnis. Di Indonesia, porsi bisnis logistik itu sekitar 27-29 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). PDB kita itu sekitar Rp 16.000 triliun. Kalau macet, spending loss untuk bisnis. Belum lagi biaya transportasi (12,04 persen terhadap PDB), biaya administrasi (4,52 persen terhadap PDB), dan biaya penyimpanan (9,47 persen terhadap PDB). Efisiensi pada biaya logistik diperlukan untuk mengurangi disparitas harga antarprovinsi. Jadi, Indonesia harus bisa menyesuaikan masalah-masalahnya,” ungkap Fajar.
Selain itu, prioritas pada sektor transportasi koheren dengan masalah emisi. Sebab semua tergantung pada kualitas jenis energi/bahan bakar, teknologi dan jenis kendaraan, peraturan, sistem transportasi dan penataan ruang, perilaku dan teknik berkendara.
