KLIKERS INDONESIA – Proses pemilihan pucuk pimpinan pada organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) semakin menarik untuk dicermati. Masing-masing para kandidat menawarkan proyeksi gagasan besar bagi himpunan, agama dan negara.
Melansir dari media resmi, salah satu kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Muhammad Ikram Pelesa menggelar Launching dan Bedah Buku dengan tema “HMI Untuk Tata Kelola SDA Indonesia; Energi, Lingkungan dan Kemakmuran” yang diselenggarakan di CW Coffee Pontianak, Minggu (26/11/2023).
Muhammad Ikram Pelesa mengingatkan komitmen pemerintah terkait transisi energi tidak bisa ditunda lagi mengingat cadangan minyak dan gas yang terus menipis dan lonjakan harga minyak mentah. Dalam konteks ini pemerintah tidak memiliki opsi lain selain mencari sumber sumber energi baru yang terbarukan.
“Hal ini diperlukan bukan hanya untuk mengganti sumber energi yang lama tetapi juga untuk memastikan bahwa energi masa depan sejalan dengan kebijakan mitigasi iklim dalam negeri,” ujar mantan Ketua BEM Mandala Waluya Kendari.
Pengusung tag line HMI Berkhidmat menjelaskan upaya mencapai target transisi energi memang menantang dan memerlukan investasi yang tidak sedikit.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menghitung bahwa diperlukan dana sebesar 5,7 miliar dollar setiap tahun atau setara dengan Rp85 triliun untuk mewujudkan transisi energi.
“Dana ini tidak hanya digunakan untuk membangun pake listrik berbasis energi baru dan terbarukan tetapi juga mengalihkan sumber daya dari pemangku listrik berbahan bakar fosil yang direncanakan untuk segera dipensiunkan,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan sumber daya alam Indonesia menjadi penyangga, meng-cover dan recoveri perekonomian Indonesia pasca Pendemi.
“Hal ini penting buat HMI untuk memberikan perhatian penting bagi sumber daya alam Indonesia,” ucapnya.
9 Resolusi
Ikram menawarkan 9 resolusi dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam Indonesia yakni sebagai berikut yakni pemerintah segera mengesahkan RUU Migas, merekomendasikan dibentuk satuan tugas penindakan tambang ilegal, merekomendasikan terbentuknya Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, memberikan hak dan partisipasi interest kepada pemerintah daerah pada sektor kegiatan energi dan minerba, tegas dalam penyeragaman teknologi industri pemurnian mineral yang ramah lingkungan.
“Membatasi ekspor batubara di luar negeri sebagai base load dalam pengamanan pasukan ketenagalistrikan dan kebutuhan industri dalam negeri, mempersiapkan regulasi mengenai skema pengenalan komoditas mineral logam tanah jarang serta memastikan hatinya industri hulu dan hilir, memaksimalkan potensi sumber energi dalam negeri, dan pemerintah serius dalam mengeksplorasi sumber daya aspal Beton sebagai cadangan eksportir besar dunia,” urainya.
Lebih lanjut, Ketua Jurusan Sosiologi Fisip Untan Dr Syarifah Ema Rahmaniah, MSc.Ed mengatakan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia perlu dilakukan riset mendalam hingga keluar negeri. Ia menitipkan harapan kepada Muhammad Ikram Pelesa jika terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI mengadakan riset hingga keluar negeri agar mendapatkan perbadingan pengelolaan sumber daya alam dengan negara lain. Baik dalam bentuk kebijakan maupun pemanfaatan sumber daya manusia.
“Pemanfaatan sumber daya manusia oleh negara hari ini kehilangan multilevel and impowering menjadi gerakan berkelanjutan pasalnya saat ini tenaga kerja masih didatangkan dari luar negeri berupa tenaga kerja asing, tidak dapat disangkal bahwa kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan proses ini. Semakin baik kualitas SDM yang kita miliki maka akan semakin mudah transfer teknologi itu berjalan,” tuturnya.
Ia mengakatan Indonesia masih jauh jika dibanding dengan negara maju soal komitmen mendorong energi hijau misalnya dalam pengelolan listrik, transportasi dan lain-lain.
“Selama ini kita (Indonesia) masih sangat bergantung pada asupan sumber energi berbahan bakar fosil dimana menjadi batubara pilarnya,” tutupnya.
