Partai Demokrat kubu Moeldoko akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (31/03/2021).
Keputusan itu diambil setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021).
Baca Juga: Breaking News: Pemerintah Tolak Hasil KLB Partai Demokrat
“Negara kita telah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistim penyelesaian konflik partai. Diantaranya ada mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri,” kata Saiful.
Ia menilai mekanisme hukum tersebut akan ditempuh pihaknya untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Langkah itu menurut dia juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Kemenkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat, AHY: Kabar Baik Untuk Demokrasi
“Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Bapak Moeldoko dan DPP Partai Demokrat menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” katanya.
Ia mengajak semua kader Demokrat menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Partai Demokrat adalah partai yang bersih, cerdas, dan santun.
“Mari tunjukkan Partai Demokrat adalah partai yang memperjuangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, yang memperjuangkan nasib rakyat agar makin baik, yang memberi ruang kepada seluruh kader untuk mengembangkan karirnya, yang menjadi partai terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia,” katanya. (*)
