Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan segera mengambil sikap tegas jika PT. Freeport Indonesia jika memang sulit untuk diajak musyawarah atau berunding.
Hal itu disampaikan Presiden setelah pemerintah memberikan izin kepada PT. Freeport untuk menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang.
Namun PT Freeport Indonesia bersikukuh pada Kontrak Karya, dan akan mengajukan masalah ini ke Arbitrase Internasional.
“Ya, nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses, berunding dengan Freeport. Intinya itu saja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Presiden di Cibubur, Kamis (23/02/2017).
Jokowi menambahkan, saat ini yang dilakukan pemerintah ingin mencarikan solusi terbaik (win-win solution) antar kedua belah pihak.
“Kita ingin itu, karena itu urusan bisnis, jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri,” imbuhnya.
[***]
