Kedatangan Raja Salman ke Indonesia dikabarkan membawa misi yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di berbagai sektor.
Namun demikian, ada satu persoalan yang juga akan dibahas kedua negara terkait pemberian santunan korban crane pada 2015 lalu.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pemerintah terus memantau progres pengurusan pencairan santunan yang dijanjikan Arab Saudi bagi jemaah haji yang menjadi korban crane.
Menag juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus memperjuangkan, meski keputusan akhir ada di tangan pemerintah Arab Saudi.
Tragedi jatuhnya crane di Masjidil Haram, tepatnya pada Jumat, 11 September 2015 itu, sedikitnya 61 orang jamaah haji Indonesia menjadi korban. Sebagian besar mereka mengalami luka berat, sedangkan 12 di antaranya meninggal dunia. Indonesia menjadi negara yang paling cepat merilis data korban secara akurat.
Atas peristiwa itu, Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan santunan bagi seluruh korban. Masing-masing korban tewas dan cacat permanen akan mendapatkan uang senilai 1 juta riyal atau Rp3,8 miliar dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya.
Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan mendapatkan uang 500 ribu riyal atau Rp1,8 miliar dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya.
Namun, dalam perjalanannya, santunan tersebut belum juga diterima oleh jemaah haji Indonesia yang menjadi korban jatuhnya crane.
“Konsulat Jenderal kita di Jeddah terus menginformasikan ke kami. Info terakhir, Gubernur Makkah sudah ditunjuk sebagai ketua proses pencairan ini,” kata Menag, Selasa (28/02/2017).
Menurut Menag, santunan korban crane belum bisa dicairkan karena Pemerintah Arab Saudi masih menunggu data korban dan ahli waris penerima santunan dari negera lainnya. Pasalnya yang menjadi korban musibah crane tidak hanya jemaah haji Indonesia, tapi juga jemaah dari beberapa negara lain.
“Pemerintah Saudi ingin mencairkannya serentak kepada semua negara. Ini informasi yang saya terima,” katanya.
Meski demikian, Menag mengaku bersama Kementerian Luar Negeri telah berupaya agar santunan korban crane dari Indonesia bisa diberikan terlebih dahulu, tanpa harus menunggu negara lainnya yang belum lengkap. Sebab, Indonesia sudah memberikan data yang lengkap sejak lama, baik data korban, ahli waris, dan seterusnya.
“Saudi punya pandangan lain dan kita terpaksa harus menunggu,” tandasnya.
Sebelumnya, Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa perbincangan mengenai dana santuan untuk keluarga korban jatuhnya crane pada saat ibadah haji memang tidak menjadi topik utama yang diagendakan oleh pemerintah.
Namun, terbuka kemungkinan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai santunan tersebut saat Raja Salman datang ke Indonesia.
“Kita lihat nanti kondisinya seperti apa, karena ini (Raja Salman) waktunya sangat padat,” ujar Lukman di Istana Presiden, Senin (27/01/2017).
Lebih lanjut disampaikan, jika nantinya Presiden tidak membahas dengan Raja Salman, masalah tersebut masih bisa dibahas baik oleh Kemenag maupun Kementerian Luar Negeri.
[***]
