Sistem pemerintahan dalam hadis khilafah ala minhajin nubuwwah menunjukkan kedekatan dengan sistem demokrasi, terutama yang diimplementasikan di Indonesia. Hal ini merujuk pada relasi yang terbangun antara pemimpin dengan rakyatnya adalah relasi kesetaraan bukan relasi atasan bawahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Aziz dalam kajian virtual Ramadan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Dialektika (LKD) dengan tema “Ulasan Hadis Khilafah Ala Minhaj An-Nubuwwah”, Kamis (30/04/2020).
Abdul Aziz, atau yang akrab disapa Kang Aziz menyebutkan makna khilafah ala minhajin nubuwwah mendekati sistem demokrasi berdasarkan pendekatan etimologi dan histori.
Ia memulai dengan penjelasan tentang makna minhaj. Minhaj menurutnya sama dengan thariq atau jalan. Filosofi jalan berarti adanya sebuah pergerakan. Dalam konteks pemerintahan berarti pemerintahan yang dinamis.
Pemaknaan tentang minhaj tersebut kemudian dikaitkan dengan makna nubuwwah, yang berarti mengikuti jejak nabi.
Merujuk kepada Shirah Nabawiyah dan ungkapan-ungkapan shalawat, Kang Aziz menyatakan bahwa relasi antara Nabi Muhammad Saw dengan para sahabatnya adalah relasi kesetaraan, bukan atasan bawahan.
“Di situ ada redaksi Muhammad alihi wa shahbihi, Muhammad keluarganya dan para sahabatnya, atau secara ringkasnya Muhammad wa shahbuhu, atau Muhammad wa ashhabuhu, Muhammad wa shahabatuhu,Muhammad dan para sahabatnya. Ini kita tidak menemukan Muhammad sebagai pemimpin dan sahabatnya adalah yang dipimpinnya,” terang Kang Aziz.
Dari penjelasan tersebut, Kang Aziz menilai sistem pemerintahan yang ala minhajin nubuwwah menurutnya adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan, bukan pemerintahan yang menempatkan pemimpin sebagai atasan dan rakyat sebagai bawahan.
Menurut Kang Aziz, sistem pemerintahan dalam hadis tersebut adalah demokrasi, atau kalau tidak demokrasi, mendekati atau mirip demokrasi.
“Atau kalau tidak demokrasi, ya sistem entah apa itu, logika pemimpin dan yang dipimpin itu setara. Pemimpin yang bisa dikritik,” jelas Kang Aziz.
Oleh karena itu Aziz menolak hadis khilafah ala minhajin nubuwwah ditujukan kepada pemerintahan era Turki Utsmani yang telah runtuh. Ia melihat relasi antara pemerintah dengan rakyat di masa itu bukanlah relasi kesetaraan dan cenderung anti kritik. (*)
