Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Chusnul Mariyah, mengungkapkan sejumlah potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Potensi kecurangan pertama, kata dia, kesalahan dalam penghitungan suara. Menurutnya, pemilihan anggota legislatif dan presiden yang dilakukan secara serentak akan melibatkan banyak tenaga penyelenggara, terutama dalam penghitungan suara.
Saking banyaknya, kata Chusnul, hal tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan.
“Anda bayangkan jam 11 malam semua sudah capek, terakhir mari kita hitung surat suara pilpres, kira-kira apa yang terjadi sementara sekarang dengan sistem pemilihan serentak legislatif,” kata Chusnul.
Hal ini sebagaimna diungkapkan dalam diskusi bertema ‘Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019’ di Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta Selatan, Senin (25/2).
Dari sudut peserta, menurutnya, pihak yang harus diawasi adalah petahana baik tingkat eksekutif maupun legislatif.
Chusnul menyebut kecurangan berpotensi dilakukan calon petahana karena memiliki kewenangan untuk mengakses dan menguasai aparatur negara serta anggaran demi menguntungkan diri sendiri.
“Bukan hanya eksekutif saja yang diawasi karena legislatif juga banyak petahana, incumbent maju lagi untuk jadi anggota DPR, DPRD kota provinsi kabupaten, ini harus diawasi bagaimana akses menggunakan anggaran untuk kemudian itu bisa menguntungkan,” papar dia.
Kemudian, sambungnya, pemilih atau pemilik hak suara juga berpotensi melakukan kecurangan.
Potensi itu, menurutnya, terbuka karena banyak orang yang bukan warga negara Indonesia tapi bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sehingga memiliki hak pilih di Pemilu 2019.
“Persoalan sekarang e-KTP bisa dimiliki oleh orang-orang asing misalnya, nah, itu nanti bisa menghasilkan potensi kecurangan,” pungkasnya.
