Kita harus terus berupaya menjadikan perempuan sebagai aset dan potensi pembangunan dengan satu tujuan yaitu mempunyai kemandirian terutama secara ekonomi dan sosial.
Yaitu dengan berdaya secara ekonomi (menjadi pelaku kegiatan-kegiatan produktif) dan sosial (mampu memutuskan yang terbaik bagi diri, lingkungan, dan bangsa).
Hal ini disampaikan oleh Fahira Idris melalui rilisnya.
Jika perempuan sudah berdaya maka perempuan akan menjadi kunci pembnagunan bangsa. Perempuan menjadi kunci untuk segalanya.
“Maka, perempuan Indonesia akan menjadi agent of change baik bagi dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Fahira, di Jakarta (08/03/2019).
Fahira juga menyinggung pentingnya strategi agar terjadi perubahan. Perubahan mindset atau pola pikir, dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan.
“Strategi agar terjadi perubahan pola pikir. dan pemberdayaan perempuan, bisa mencapai hasil yang diinginkan yaitu dengan menempatkan lebih banyak perempuan di badan-badan publik”.
Badan publik yang dimaksudkan Fahira adalah mulai dari eksekutif, yudikatif, dan terutama legislatif atau parlemen.
Tentu ini sejalan dengan konsep Kesetaraan gender.
Kesetaraan dapat diartikan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.
Agar perempuan mampu dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
“Kata kunci agar keseteraan gender tercapai adalah tercipta kemitraan atau kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sendi kehidupan mulai dari keluarga, masyarakat sampai kehidupan berbangsa”. Jelas Fahira.
Aktivis Perempuan yang juga Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, saat ini, kesetaraan gender yang sedang didorong adalah persamaan substantif untuk memberikan akses (ruang gerak), partisipasi, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
Sehingga, manfaat/hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan secara adil antara keduanya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.
“Memang sebagai negara yang berada di dalam proses konsolidasi demokrasi, perihal representasi perempuan di badan-badan publik menjadi sangat penting bagi Indonesia”. Tambah Fahira.
Alasan mendasar Fahira adaslah bahwa Demokrasi tidak hanya persoalan prosedural namun juga substansi.
“Semakin banyak perempuan menempati posisi-posisi strategis maka arah dan hasil pembangunan akan bisa lebih berkeadilan,” pungkas Senator Jakarta ini.
