Jan Egeland, Sekretaris Jenderal the Norwegian Refugee Council atau Dewan Pengungsi Norwegia baru-baru ini mengungkap hal-hal penting yang tidak terungkap akibat dampak pandemi Covid-19.
Jan Egeland mengungkap hasil penelitiannya terkini tentang dampak pandemi covid-19 secara global khusunya bagi kelompok korban kekerasan dan penganiaayaan atau para pengungsi. Ia mengungkap temuannya tersbeut melalui tulisan yang dimuat di aljazeera.com dengan judul “The little talked about side-effects of COVID-19”.
Menurut Jan Egeland, diperkirakan 70 juta orang yang dalam keadaan pelarian diri dari kekerasan dan penganiayaan (pengungsi) di seluruh dunia adalah kelompok yang paling merasakan dampak pandemi virus corona.
Minggu ini organisasi Jan Egeland, the Norwegian Refugee Council (Dewan Pengungsi Norwegia), mmelansir sebuah laporan, Downward Spiral, yang menunjukkan bahwa komunitas pengungsi adalah kelompok paling rentan dan merasakan empat kali lipat lebih parah akibat pandemi COVID-19. Yaitu : krisis kesehatan, krisis kelaparan, krisis tunawisma dan krisis pendidikan.
Berdasarkan penelitian di 14 negara, termasuk survei terhadap 1.400 pengungsi dan orang yang terkena dampak krisis, ditemukan bahwa 77 persen mereka telah kehilangan pekerjaan atau pendapatan sejak dimulainya pandemi.
Guncangan ekonomi bagi komunitas yang sudah rentan semakin mendorong mereka ke dalam kemiskinan.
Bagi seorang pengungsi Suriah yang tinggal di Lembah Bekaa Lebanon, atau seorang ibu Yaman yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena serangan udara, bahkan kehilangan pendapatan yang kecil dapat sangat merugikan.
Kelaparan
Yang paling serius, pandemi kelaparan yang terus menghantui. Program Pangan Dunia memperingatkan pada bulan Juni bahwa jumlah orang yang sangat lapar dapat melonjak dari 146 juta menjadi 270 juta pada akhir tahun.
Laporan menemukan bahwa 73 persen orang yang disurvei harus memotong makanan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah menghadapi krisis pangan karena konflik, atau fenomena alam seperti kekeringan atau wabah belalang.
Banyak orang yang kami ajak bicara di negara-negara konflik mengatakan mereka lebih takut pada krisis kelaparan yang disebabkan oleh COVID-19 daripada terbunuh oleh penyakit itu sendiri.
Krisis tunawisma yang sedang berlangsung adalah efek samping lain dari virus korona.
Tujuh puluh satu persen (71%) responden mengatakan kepada kami bahwa mereka mengalami kesulitan membayar sewa atau biaya perumahan dasar lainnya.
Banyak yang melaporkan telah diusir sejak Maret. Mereka adalah orang-orang yang telah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan, beberapa kali.
Kami berbicara dengan seorang ibu pengungsi dari enam anak di Uganda yang diusir karena dia berhutang $ 555 untuk tunggakan sewa empat bulan. Dia tidak dapat mengumpulkan cukup uang untuk membayar sewa sejak pandemi melanda.
Uang yang membuat kepalanya tetap di atas air – pengiriman uang dari keluarga yang bekerja di Australia – terhenti. Situasinya mengerikan tapi, sayangnya, tidak unik.
Konsekuensi lain dari hilangnya pendapatan bagi para pengungsi adalah kemungkinan kecilnya anak-anak mereka untuk bersekolah. Setidaknya sepertiga anak sekolah di dunia – 463 juta anak di seluruh dunia – tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh ketika COVID-19 menutup sekolah mereka, menurut UNICEF.
Tiga dari empat responden yang memiliki anak memberi tahu kami bahwa mereka cenderung tidak mengirim mereka ke sekolah karena situasi ekonomi mereka saat ini, yang disebabkan oleh COVID-19.
Hak anak-anak ini untuk bersekolah dan prospek masa depan mereka sedang dirongrong. Bagi anak-anak yang mengandalkan makanan sekolah untuk kebutuhan gizinya, rasa lapar juga membayangi.
Peluang Politik
Dapat dimengerti bahwa negara-negara melihat ke dalam dan memprioritaskan warganya pada saat ketidakpastian global seperti itu.
Negara-negara kaya telah berlomba untuk melindungi rakyatnya dari penyakit dan memperluas jaring pengaman sosial serta mendukung bisnis. Sayangnya, ini bukanlah pilihan untuk negara seperti Afghanistan atau Yaman.
Namun COVID-19 juga menjadi pengingat bahwa masalah kemanusiaan tidak berhenti di perbatasan. Setiap bagian dunia telah terkena virus, dan hal yang sama berlaku untuk dampak ekonominya.
Kebijakan yang berorientasi ke dalam tidak akan menyelesaikan masalah global yang saling terkait.
Tindakan global yang cepat dan tegas diperlukan untuk membendung malapetaka yang sedang dihadapi komunitas yang terkena dampak krisis. Negara-negara G20 akan bersidang di Arab Saudi pada November.
Mereka harus mengambil tiga tindakan nyata untuk meningkatkan kehidupan jutaan orang yang terpukul oleh dampak ekonomi dari pandemi:
Pertama, mereka harus berkomitmen untuk sepenuhnya mendanai permohonan bantuan kemanusiaan COVID-19 PBB untuk tahun 2020 dan 2021. Pengajuan banding $ 10 miliar tahun ini saat ini hanya didanai 26 persen. Negara-negara G20 dan OECD yang kaya menginvestasikan $ 11 triliun dalam paket stimulus untuk menyelamatkan ekonomi mereka, itu 100 kali lipat dari yang dibutuhkan organisasi bantuan untuk membantu yang paling miskin di dunia.
Kedua, para pemimpin G20 harus menyetujui rencana pembebasan utang yang komprehensif untuk negara-negara yang terkena dampak konflik dan menampung pengungsi. Bahkan Bank Dunia telah mengatakan perlu ada tindakan internasional yang lebih luas daripada pinjaman dan hibah yang ada dan yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya. G20 membuat ini terjadi selama krisis keuangan 2007. Itu harus dilakukan lagi untuk krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Terakhir, para pemimpin G20 harus menyerukan perluasan perlindungan sosial bagi komunitas yang rentan. Anak-anak yang terlantar, perempuan dan laki-laki sering didiskriminasi dan distigmatisasi, dikucilkan dari layanan dan pasar tenaga kerja. Pemerintah yang menampung mereka harus memasukkan mereka dalam rencana respons ekonomi dan jaring pengaman sosial; mereka harus melindungi mereka dari penggusuran. Dan pemerintah tanpa sumber daya untuk melakukan ini harus mendapatkan dukungan dari mereka yang lebih kaya.
Pertemuan Riyadh adalah kesempatan unik bagi kekuatan dunia untuk menunjukkan solidaritas internasional dalam melindungi orang-orang yang paling rentan di dunia dari dampak COVID-19. Ini membutuhkan tidak hanya pengakuan atas masalah tetapi kepemimpinan politik yang nyata untuk mengatasinya.
