Ketua Umum PB HMI Zuhad Aji Firmantoro meminta penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Aji penyelenggaraan pemilu yang yang netral merupakan salah satu syarat untuk menciptakan demokrasi yang baik bagi suatu negara.
“Karena itu, KPU, Bawaslu, DKPP adalah penyelenggara pemilu wajib hukumnya menjaga netralitas. Tidak berpihak pada salah satu pasangan calon (Capres-Cawapres),” jelas Aji dalam diskusi yang selenggarkan oleh Komunitas Pemuda Jagapemilu.com di Cikini, Jakarta, Kamis (11/04/2019).
Dalam kesempatan ini, Aji juga mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah sistem demokrasi.
Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus benar-benar berkualitas, sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas pula.
“Indikator demokratisasi salah satunya adalah pemilu. penyelenggaraan pemilu yang berkualitas akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas,” ungkapnya.
Selain Aji, hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Titi Anggraini (Direktur Perludem) ,Haris Azhar (pendiri Lokataru Indonesia) dan Rahmat Yananda (CEO Makna Informasi)
Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah ujian terberat bagi netralitas penyelenggara pemilu di Indonesia, karena penyelenggaraan pemilihan presiden berbarengan dengan pemilihan legislatif dan pemilih presiden yang terpolarisasi.
“Tantangan Pemilu 2019 salah satu ujian paling berat bagi netralitas penyelenggara pemilu di Indonesia,” ujarnya.
Titi menjelaskan, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berada dalam situasi polarisasi tarik menarik yang sangat kuat, sehingga apabila terjadi sedikit kesalahan saja, maka akan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Meski begitu, Titi menambahkan, masyarakat perlu membangun kepercayaan kepada penyelenggara pemilu tetapi tidak mengurangi fungsi kontrolnya.
“Karena penyelenggara pemilu kita berada dalam situasi, yang pascareformasi inilah pemilu yang paling penuh godaan bagi netralitas penyelenggara pemilu kita,” kata Direktur Perludem itu.
Selain itu, Pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling berat bagi partai politik sejak pemilu pascareformasi 1999. Parpol harus lolos parliamentary threshold (PT) empat persen.
“Pemberlakuan ambang batas yang paling tinggi dalam sejarah pemilu Indonesia, pemilu 2019 ini menjadi pertaruhan bagi parpol di Indonesia,” kata Titi.
Menurut Titi, adanya PT itu bisa menjadi pemicu parpol berbuat curang dan menggoda penyelenggara pemilu.
“Situasi ini yang saya kira menjadi warning bagi kita semua,” ujar Titi.
Titi memprediksi, setelah hasil perhitungan suara terjadi akan terjadi banjir laporan ke Bawalsu terkait kinerja, mekanisme dan netralitas penyelenggara yakni KPPS dan PPK.
Direktur Lokataru Indonesia Haris Azhar mengatakan terjadi keaktifan di masyarakat dalam melapor pelanggaran penyelenggara pemilu didukung teknologi informasi, sehingga laporan tersebut menjadi keresahan publik.
Ia juga menilai pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu di tingkat nasional dan daerah belum profesional.
Selain Bawaslu, ada institusi lain yang berperan dalam pengawasan yakni Komisi ASN, Ombudsman, dan Kompolnas, harus aktif turun ke wilayah menindaklanjuti laporan di masyarakat.
“Kami berharap ada respon cepat dari lembaga pengawas pemilu seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, Komisi ASN harus bisa merespon sejak awal, melihat potensi-potensi kecurangan dan mencegahnya,” pungkasnya. (*)
