Sebanyak 21 kasus pengaduan dan non pengaduan yang melibatkan anak-anak diterima Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat sepanjang April 2020.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPPAD Kalbar Alik R Rosyad di Pontianak, Jumat (08/05/2020).
Alik mengungkapkan aduan tersebut meliputi kasus-kasus seperti kejahatan seksual, kekerasan fisik, anak hilang dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku dalam kasus prostitusi online.
Kemudian, lanjut Alik, juga ada kasus eksploitasi anak dan kasus Napza. Selain itu ada juga kasus pengaduan langsung yang diterima KPPAD per April 2020. Ini terjadi di Pontianak dalam kasus hak asuh anak ada 2 dan 1 kasus kekarasan fisik.
“Dalam catat kami kasus-kasus kejahatan seksual itu di beberapa kabupaten yaitu Sambas ada 2 pengaduan, Landak 1 pengaduan, Kapuas Hulu 1 pengaduan dan Sekadau 1 pengaduan. Kemudian untuk kasus kekerasan fisik di Kota Pontianak 2 pengaduan dan Kubu Raya 1 pengaduan,” katanya.
Alik mengatakan kasus anak hilang di Kota Pontianak tercatat ada 3 pengaduan, Kabupaten Sambas 1 pengaduan dan Bengkayang 1 pegaduan, namun untuk kasus anak hilang di Bengkayang anak bersangkutan sudah kembali ke orang tuanya.
“Untuk kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai selaku terjadi di Kota Pontianak melibatkan 1 anak kasus prostitusi online,” katanya.
Dan lanjutnya, untuk kasus eksploitasi anak juga terjadi di Kota Pontianak 1 pengaduan melibatkan 1 anak dan kasus Napza juga satu pengaduan di Kota Pontianak dengan melibatkan 3 orang anak.
“Sementara untuk kasus pengaduan langsung yang kami diterima KPPAD per April 2020, yaitu berjumlah 3 pengaduan. Pengaduan itu antara lain, kasus hak kuasa asuh anak yang kami terima ada 2 kasus di Kota Pontianak. Kemudian untuk kasus kekerasan fisik juga terjadi di Kota Pontianak kami juga mendapat 1 pengaduan,” katanya. (*)
