Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyoroti ketidakcocokan data penerima bantuan untuk warga terdampak COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan Emil saat seminar daring Injabar Unpad dengan bertajuk “COVID 19: Respons Kebijakan, Tata Kelola Pengendalian dan Kestabilan Sosial”, Kamis (07/05/2020).
Emil meminta agar pemerintah pusat dapat segera menentukan solusi dalam skema penyaluran bantuan. Pasalnya, kata dia, banyak pendataan warga yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“BPS punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” kata Emil.
Menurutnya dengan adanya sembilan pintu bantuan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Karena bantuan tersebut tidak datang secara bersamaan, sehingga banyak masyarakat yang protes.
“Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data,” kata Ridwan Kamil. (*)
