Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan pertanian harus dilaksanakan dalam skala ekonomi yang lebih luas.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Senin (11/01/2021).
Jokowi mengatakan hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.
“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatra Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden pembangunan pada sektor pertanian ini tidak dapat dilakuan dengan cara-cara yang konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan dengan menerapkan teknologi pertanian.
Hal ini, lanjut Jokowi, merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal karena biaya produksi dapat menjadi lebih murah.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar pengembangan lumbung pangan yang sedang dilakukan di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan tahun ini untuk kemudian dievaluasi dan dijadikan contoh untuk daerah lainnya.
“Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa. Ini akan menjadi contoh nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi, sudah datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale,” tuturnya.
Pengembangan kawasan lumbung pangan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan.
Presiden mengungkapkan harga yang tidak kompetitif antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas tersebut.
Ia memberi contoh kedelai dan bawang putih yang sebelumnya banyak ditanam oleh petani-petani dalam negeri.
“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing. Sehingga, sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 hektare, 10 hektare (tapi) 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Presiden juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kebijakan di sektor pertanian, salah satunya adalah subsidi pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan di sektor pertanian.
“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada enggak benar di situ,” ujarnya. (*)
