Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyerukan agar peringatan Hari Lahir Pancasila dijadikan sebagai momentum untuk semakin membumikan Pancasila menjadi dasar dan landasan bagi sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar acara seremonial tahunan dan nostalgia sejarah.
Melalui pernyataan media yang ditandatangani oleh Presidium PPI, Ian Zulfikar dan Sekretaris Jendral PPI Gede Pasek Suardika, Senin (31/05/2021) di Jakarta, seruan ini disampaikan berkaitan Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, 1 Juni 2021. Disampaikan bahwa, budaya Demokrasi Pancasila sangat mendesak untuk dihadirkan dalam perikehidupan politik, terutama oleh partai-partai politik, para elit politik, para tokoh utama bangsa, sehingga proses demokratisasi di Indonesia tidak semakin diwarnai oleh liberalisme politik yang berbiaya mahal dan jauh dari spirit persaudaraan dan persatuan.
“Kompetisi politik yang liberal dan berbiaya mahal (padat modal), yang bertemu dengan arus politik aliran, akan bisa memunculkan efek destruktif bagi demokrasi kita,” kata Ian Zulfikar.
Karenanya, Pancasila harus disosialisasikan dan dipraktekkan dengan semangat merangkul dan mempersatukan kemajemukan. “Bukan memukul dan menyingkirkan karena perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah pesan mendasar untuk mempraktekkan Pancasila inklusif dan tidak justru dijadikan sebagai alat pukul politik. Semangat kekitaan yang harus dimajukan, bukan semangat keakuan,” tegasnya.
Melalui seruan media ini, Pimnas PPI juga mendesak agar BPIP semakin berperan dalam merumuskan formula operasional tentang ber-Pancasila di dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Termasuk dengan makin banyak mengundang masukan dari berbagai elemen publik. Lebih utama lagi adalah bagi generasi baru dan kaum milenial yang mempunyai kharakter dan cara pandang baru,” kata Ian Zulfikar.
Pimnas PPI juga menyerukan agar para aktor politik, pemerintahan dan ekonomi untuk benar-benar memperhatikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. “Realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang timpang adalah faktor yang paling potensial menyulut terjadinya konflik horisontal. Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi tidak akan kesulitan mengejawantah (mewujud), jika Keadilan Sosial jauh di awang-awang. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat, bukan adil hanya untuk golongan tertentu,” demikian seruan Pimnas PPI.
“Pandangan dan sikap ini kami sampaikan, semata-mata agar Pancasila benar-benar sebagai ideologi yang membumi dan menyatu dalam nafas kehidupan bangsa Indonesia,” tegas Ian Zulfikar. (*)
