Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penahanan Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh politik di Myanmar yang dilakukan oleh militer.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pihak militer untuk menghormati kehendak rakyat Myanmar
“Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Minggu (31/01/2021) waktu New York, AS, atau Senin waktu Myanmar.
“Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.”
Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin (01/02/2021) usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan.
Aksi penahanan itu oleh pihak militer disebut sebagai respon atas kecurangan pemilu tahun lalu.
Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Sementara itu, Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.
“Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel. (*)
