Sepanjang empat tahun, Kementerian ESDM menyatakan bahwa Kebijakan BBM Satu Harga saat ini sudah menjangkau 131 titik. Ke-131 titik itu ada di lokasi-lokasi terisolir dan sulit dijangkau.
Dalam pernyataannya pada media, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa realisasi Kebijakan Satu Harga merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sektor energy dan sumber daya mineral.
Karenanya, mewujudkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang terus diupayakan untuk diwujudkan agar seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada dapat merasakan harga BBM yang sama (energy berkeadilan).
“Apa yang sudah dilakukan Pemerintah sejak empat tahun berjalan di sektor energi Dan Sumber Daya Mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin Kementerian ini, arahan Bapak Presiden empat tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi,”ujar Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Selasa (22/01/2019).
Harapan Presiden itu, lanjut Jonan, akan terus diupayakan untuk terus diwujudkan. Pemerintah akan berusaha sebaik mungkin menjadikan sektor ESDM ini sesuai dengan harapan Bapak Presiden, yaitu harus berkeadilan.
Jonan mencontohkan wujud keadilan sosial di sektor ESDM yang sudah diimplementasikan yakni, program kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, arahan Bapak Presiden adalah bagaimana harga BBM dari Sabang sampai Merauke untuk premium dan biodiesel/biosolar itu sama.
“Mewujudkan kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan satu perjuangan yang berat, bahkan rekan-rekan operator itu menyatakan program ini suatu yang tidak mungkin dilaksanakan mengingat biaya transportasinya ke daerah-daerah Papua dan pedalaman itu besar sekali,”ujar Jonan.
Saat operator menanyakan hal tersebut, Jonan menjelaskan,”Saya tidak menugaskan operator itu berjualan atau berbisnis di daerah-daerah yang sulit. Tapi kan seluruh Indonesia, jadi kalau seluruh Indonesia mestinya ada pemahaman bahwa ini adalah pasar yang utuh, dan kebijakan ini akan membuka pasar yang baru yang memerlukan investasi awal”.
Selanjutnya Jonan mengatakan, sebagai negara yang berbhineka sangatlah tidak elok jika meninggalkan sesama saudara dalam kesulitan dan pentingnya menerapkan harga BBM yang terjangkau masyarakat.
“Ini negara yang ber-bhinneka, Kita tidak boleh meninggalkan satu anak bangsa pun yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketersediaan energy itu penting, yang tidak kalah penting adalah affordability (keterjangkauan), masyarakat harus mampu membeli, karena kalau tersedia tapi tidak mampu membeli sama dengan tidak tersedia,” pungkas Jonan. (*)
