Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi hijau merupakan skema tepat untuk mempromosikan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Hal itu disampaikan Luhut saat meluncurkan konsep investasi hijau di forum High Level Meeting on Green Investment For Papua and West Papua di Sorong, Kamis (27/02/2020).
“Berkaitan dengan modal alam yang melimpah di Papua dan Papua Barat, investasi hijau dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan keberlanjutan akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat,” kata Menko Luhut.
Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian, perikanan Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor, serta ekowisata.
“Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi Arabika, dan pala. Kami juga memiliki rumput laut dan kopi Robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut berharap, konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua.
“Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian alam tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya,” imbuh Menko Luhut.
Menko Luhut menyatakan komitmen pemerintah dalam melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan.
Komitmen pemerintah, menurut Menko Luhut, ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon, moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit, hingga moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.
“Hutan dan ekosistem Papua dan Papua Barat perlu dijaga agar tetap utuh. Pemerintah akan memberikan kerangka kebijakan sementara pelaku bisnis perlu menyediakan investasi dan dukungan. Kolaborasi ini hanya dapat dilakukan secara efektif jika pemerintah daerah, masyarakat, kelompok adat, bisnis lokal, kelompok agama dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama dan saling mendukung,” kata Menko Luhut. (*)
