Kementrian Koordinator Bidang Maritim bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Jalur Cruise dan Ferry Penang – Belawan di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Senin (04/03/2019).
Menurut Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman Rahman Hidayat, koordinasi antar lembaga atau kementrian sangat diperlukan, terutama terkait pemanfaatan fasilitas-fasilitas di Bandar Deli.
Selanjutnya Asdep Rahman, yang juga Ketua Satgas Kapal Pesiar/Task Force Cruise memaparkan mengenai potensi dan tantangan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar (cruise).
“Terdapat tren industry cruise atau wisata pesiar di Asia, salah satunya 9 dari 10 penumpang Asia berwisata cruise di kawasan Asia. Ini jelas mempengaruhi jumlah kapal pesiar dengan tujuan antar Asia mengalami peningkatan yang pesat,” tambahnya.
Kemudian Asdep Rahman mengapresiasi pertumbuhan penumpang dengan menggunakan kapal pesiar ke Indonesia.
“Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 353.425 orang penumpang dan tahun 2019 sebanyak 387.873 orang. Persentase peningkatannya mencapai 9.7 %,” ujarnya.
Pada paparannya, Asdep Rahman juga menyebutkan telah disusun konsep wisata baru terkait dengan kapal pesiar.
Sebagai contoh konsep fly and cruise dan konsep Familiriatization (Fam) Trip untuk destinasi pesiar baru.
“Kita targetkan kunjungan kapal pesiar ke Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 500 calls,” tutur Asdep Rahman.
Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2018 lalu melalui Task Force Cruise telah melakukan sejumlah kegiatan kerja sama dengan Singapura, di antaranya Recce trip meliputi Banyuwangi, Surabaya, dan Balikpapan.
Selain itu telah diadakan 3rd Joint Working Group Meeting yang membahas mengenai wisata kapal pesiar di Kota Surabaya.
Dalam kesempatan ini dipaparkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang menjadi hambatan bisnis kunjungan kapal wisata ke Indonesia.
Faktor pertama adalah infrastruktur pelabuhan yang sangat terbatas, sehingga belum memenuhi standar kapal wisata.
Dijelaskan bahwa kapal
wisata setidaknya membutuhkan infrastruktur terkait kedalaman alur navigasi, kolam labuh untuk kapal bersandar, area putar bagi kapal yang ingin keluar-masuk pelabuhan, tempat sandar, fasilitas di terminal pelabuhan, dan lain-lain.
Faktor kedua adalah tarif pelabuhan yang relatif mahal dibandingkan negara lain, khususnya negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Tarif pelabuhan pada umumnya terdiri dari biaya sandar, biaya jasa pandu laut, biaya jasa charge pelabuhan sebagai contoh terkait air bersih dan pengisian bahan bakar.
Penurunan tarif pelabuhan ini jelas akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kunjungan kapal pesiar ke Indonesia.
Faktor terakhir adalah adanya regulasi yang inkonsisten dan belum sinkron di antara para pihak pengambil kebijakan terkait di bidang pelayaran untuk kapal pesiar.
Ini menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan demi percepatan pengembangan kapal pesiar di Indonesia.
Kedepan, aturan terkait kapal pesiar diatur dalam regulasi tersendiri, terpisah dengan aturan kapal barang ataupun kapal penumpang pada umumnya. (*)
