Pembuatan undang-undang di Indonesia mendapatkan kritik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan pembuatan undang-undang masih memakai pola lama, bertele-tele, dan sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah berubah.
“Mohon maaf, kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi itu dikerjakan dengan cepat. Tapi mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama, sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita rubah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/08/2019) siang.
Jokowi mengkritik tahapan pembuatan undang-undang, ia menyebut pembuatan DIM (Daftar Isian Masalah) dulu kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker (kunjungan kerja), kemudian ada studi banding di dalam maupun luar negeri.
“Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan,” ujarnya.
Presiden juga mengemukakan masalah penganggaran, yang dimulai dengan nota keuangan dan yang dibacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di paripurna, dibalik kembali lagi ke komisi dan badan anggaran. Kemudian balik lagi ke paripurna dan pandangan fraksi-fraksi.
“Saya melihat ya maaf apakah tidak bisa kita evalusi agar lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik,” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengkritik RUU yang belum selesai di periode sebelumnya. Menurut Jokowi seharusnya hal itu bisa dilakukan carry over secara otomatis pada periode berikutnya.
Namun sepengetahuannya, ini tidak bisa. Padahal yang bertanggung jawab adalah lembaganya sehingga (mestinya) bisa diteruskan di periode selanjutnya agar tidak kita kehilangan waktu.
“Mohon maaf, mohon maaf ini mengingatkan saja kepada kita semuanya agar kita ini bisa bekerja lebih cepat karena sekarang ini fleksibilitas kecepatan untuk memutuskan, kecepatan kita bertindak itu sangat menentukan sekali berjalan tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh negara kita Indonesia,” tutur Presiden. (*)
