Kliksaja.co – Munculnya sebuah pemerintahan baru yang mengatasnamakan diri Keraton Agung Sejagat (KAS) di Desa Pogung Jurutengan Kecamatan Bayan, menghebohkan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam beberapa hari terakhir. Beragam tanggapan miring semakin ramai diperbincangkan saat sekumpulan masyarakat yang bergabung di dalamnya menggelar Wilujengan dan Kirab Budaya pada Jumat (10/01/2020) dan kegiatan Sidang pada Minggu (12/01/2020) kemarin.
Kegiatan Wilujengan digelar khidmat selayaknya sebuah kirab budaya biasanya. Namun, ternyata ada beberapa penyebutan terhadap orang per orang dimana terdapat pemimpin yang disebut Sinuhun.
Kelompok tersebut memusatkan kegiatannya di Desa Pogung Jurutengah. Aktivitasnya sudah cukup lama dan anggotanya banyak dari luar kota.
Sebagai penanda keraton, di lokasi tersebut terdapat bangunan semacam keraton berbentuk seperti pendopo yang belum selesai dibangun. Di sebelah utara pendopo, ada sebuah kolam yang keberadaannya sangat disakralkan. Satu penanda yang tidak kalah penting adalah sebuah prasasti bertuliskan huruf Jawa.
Hal yang membuat orang semakin bertanya-tanya adalah, mereka menyebut bahwa kekuasaan yang dimiliki meliputi seluruh dunia.
Baca Juga : Presiden Undang Dunia untuk Berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru yang Modern dan Ramah Lingkungan
Pria yang disebutkan sebagai raja dengan panggilan Sinuhun adalah Totok Santosa Hadiningrat. Kepada awak media, Totok menyebut bahwa keberadaannya untuk meneruskan janji Kerajaan Mataram sebagai kerajaan pemersatu dunia.
“Pekan lalu kami mengadakan Wilujengan Keraton Agung ini. Kegiatan itu untuk menyambut kehadiran Sri Maharatu atau Maharaja Jawa kembali ke Jawa,” kata Totok.
Disebutkan, Keraton Agung Sejagat adalah penuaian janji 500 tahun dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sejak tahun 1518, sampai tahun 2018. Perjanjian itu dilaksanakan oleh Dyah Ranawijaya sebagai penguasa terakhir Imperium Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang-orang barat di Malaka pada tahun 1518.
“Dengan selesainya perjanjian itu maka kekuasaan harus dikembalikan ke tanah Jawa,” sebutnya.
Menurutnya, keberadaan kerajaan itu akan memperbaiki kemerosotan sistem dunia yang meliputi sistem kedaulatan, sistem bernegara dan sistem pemerintahan. Selain itu, dia juga mengklaim jika wilayah kekuasaan mereka adalah seluruh negara di dunia.
Baca Juga : Cerita Ibu Minche Phieter, Dari Banker Hingga CEO Resto Seafood
Kepala Desa Pogung Jurutengah, Slamet Purwadi, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai kepala desa, kelompok tersebut belum pernah mengajukan perizinan. Slamet sendiri menjabat sebagai Kades sejak Mei 2018, sementara dari aktivitas kelompok tersebut sudah sejak tahun 2009-2010.
“Yang sering komunikasi adalah Prasetyanto, tapi soal legalitas organisasi itu sampai sekarang saya belum pernah melihat,” tutur Slamet.
Slamet pernah menanyakan perihal perizinan, tetapi dijawab bahwa untuk aktivitas tersebut tidak memerlukan izin. Menurut pihak KAS, kegiatan yang ada lebih banyak berkumpul untuk menggelar pertemuan dan biasanya digelar saban Sabtu malam Minggu.
Terkait keikutsertaan warga setempat, Slamet menyebutkan hanya ada 4 orang warga. Sepengetahuannya dalam setiap kali pertemuan ada sekitar 300 orang.
Baca Juga : Mahfud MD: Istilah Radikal dalam Konteks Hukum Tak Perlu Diperdebatkan Lagi
“Kalau sedang ada pertemuan itu kayak akvitivas sekolah, ramai gitu,” sebutnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa warga sepakat menolak adanya aktivias tersebut, dan sikap itu sudah ditindaklanjuti Pemerintah Desa dengan membuat surat keberatan atas aktivitas yang ada.
Sekda Said Romadhon saat dikonfirmasi terpisah pada Senin (13/01/2020) sore mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama OPD-OPD terkait, Camat Bayan, dan pemerintah desa.
“Kita sudah menerima laporan terkait itu, sejak itu muncul kita terus memantau. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman, baru saja kita rapat koordinasi, dan pasti Pemkab akan ambil sikap,” tegasnya. (*)
