Pelaku industri perekrutan dan penempatan awak kapal menyayangkan rencana pemerintah memberikan kartu pra kerja kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdampak Covid-19, sementara disisi lain menerapkan kebijakan pelarangan penerbitan dan penghentian pengurusan dokumen bagi PMI.
Hal ini muncul dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Lembaga Kajian Dialektika dengan tema Nasib Pelaut Imbas Covid-19, Rabu (16/04/2020).
Dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Lembaga Kajian Dialektika, Muhammad Khutub, hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Daniel Ferdinand (DPW CIMA Bali) dan Gede Sumitra Adnyana (pelaku industri perekrutan dan penempatan awak kapal).
Dalam diskusi tersebut, para narasumber mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, dalam hal ini adalah menunda pengiriman awak kapal.
Ferdinand menyinggung alokasi Kartu Pra Kerja untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, anggaran dalam Kartu Pra Kerja bisa dialihkan kepada pelaut untuk pengurusan dokumen.
Untuk itu, Ferdinand mengusulkan diberikannya kemudahan dalam pengurusan dokumen. Bahkan, ia meminta hal tersebut bisa digratiskan.
“Kami menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara layanan pembuatan paspor. Hal itu akan terasa ketika industri pelayaran kembali normal,” kata Ferdinand
“Pada saat industri kembali normal, pada saat perusahaan pelayaran kembali beroperasi, yang dibutuhkan pertama oleh pelaut adalah dokumen,” tambahnya.
Pandemi Covid-19 yang menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia telah berdampak terhadap industri pelayaran. Hal ini kemudian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara layanan pembuatan paspor.
Ia mengingatkan jangan sampai ketika kondisi normal, industri pelayaran di Indonesia tidak siap. Ia menyebutkan biasanya pada bulan Mei, Juni, dan Juli ada peningkatan permintaan awak kapal.
“Di dunia ini, biasanya yang menjadi pesaing Indonesia adalah Filipina, Thailand, belum lagi Eropa Timur. Bisa dibayangkan mereka akan lebih dulu, lebih siap dan akan mengambil posisi kita, yang permasalahan utamanya itu tadi,” kata Ferdinand.
Selain kesiapan dokumen, yang dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran adalah sertifikat bebas Covid-19 dan rapid test untuk awak kapal.
Senada dengan Ferdinand, Gede mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan oleh para pelaut sekarang adalah kemudahan dalam pengurusan dokumen.
“Data dari kru kami saja, ada 500 lebih yang sudah dipulangkan, bahkan ada temen-temen pelaut mengalami kerugian karena proses visa, bahkan ada yang sudah medical nanti yang takutnya expired atau masa validasinya sudah habis,” ungkap Gede.
