Klik NewsPolitik

Fahira Idris: Kalau Tidak Tegas, Perusakan APK Bisa Picu Konflik

Anggota DPD RI, Fahira Idris mendesak semua instansi yang berwenang terkait penyelenggaran dan pengawasan Pemilu 2019, mengambil langkah tegas. Terutama, terkait mulai munculnya perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).

Kepada media di komplek Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2018), Fahira Idris meminta KPU, Bawaslu, dan Kepolisian tegas terhadap sekecil apapun upaya dan tindakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang ingin menyemai konflik menjelang Pemilu 2019.

Ditegaskan, sekecil apapun peristiwa —termasuk perusakan alat peraga kampanye (APK)— harus dipandang sebagai upaya untuk memancing kegaduhan. Tujuannya, kemungkinan besar agar Pemilu 2019 tidak berlangsung kondusif.

Diakui oleh Fahira Idris, secara umum pasca reformasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia relatif lancar. Naun demikian, Pemilu 2019 berbeda karena pemilu legislatif digelar bersamaan dengan pemilu presiden/wakil presiden.

“Mungkin banyak yang menganggap perusakan APK adalah persoalan sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal, aksi perusakan APK ini bisa jadi bibit konfilk. Terutama antarmassa partai dan antarpendukung capres di akar rumput,” katanya.

Baca juga :   Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur Dukung Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

“Ingat, sebagian besar rakyat Indonesia saat ini preferensi politiknya terbelah dua. Sehingga, potensi gesekan sangat kuat. Makanya, jangan anggap sepele perusakan APK,” tegas Fahira Idris.

Selanjutnya disampaikan, Undang-Undang Pemilu secara tegas telahmengkatagorikan perusakan APK sebagai tindak pidana pemilu. Sanksi pidana dan dendanya yang cukup tegas, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta.

Ketegasan aturan ini dilatarbelakangi besarnya potensi konflik yang akan pecah akibat perusakan APK. Massa, yang APK partai atau capresnya dirusak, dipastikan mudah terpancing dan tersulut emosi.

“Kuncinya itu penegakan hukum yang adil dan transparan. Biasanya oknum yang mengeksekusi motifnya uang, tetapi orang dibaliknya atau orang yang menyuruh, motifnya bisa macam-macam,” katanya.

“Makanya, jika terjadi perusakan APK, terlebih perusakannya masif, sangat penting mengungkap ‘otak’ dibaliknya. Bukan sekedar mengamankan mereka yang melakukan perusakan di lapangan. Kita harus lawan orang-orang yang ingin mengacaukan pemilu ini,” jelas Fahira yang juga Caleg DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini.(*)

Baca juga :   Peringati Hari Otoda ke-28, Ketua Kelompok DPD RI Sebut Otoda Masih Perlu Banyak Perbaikan

What's your reaction?

Related Posts

1 of 3,263

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *