Kasus perundungan dan pelecehan seksual diduga terjadi di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Sebuah akun Twitter @mediteraniaq pada Rabu (01/09/2021) mengunggah sebuah tangkapan layar berisikan surat terbuka dari korban yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam surat terbuka itu, korban mengungkapkan bentuk perundungan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020.
Hingga Jumat (03/09/2021), unggahan tersebut telah disukai lebih dari 72.000, dibagikan ulang lebih dari 49.000 kali, dan dikomentari lebih dari 2.980 kali.
Korban mengaku mendapat perundungan dari pegawai KPI Pusat lainnya antara tahun 2012-2014.
“Sejak awal saya kerja di KPI Pusat pada 2011, tidak terhitung sudah berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa saya lawan,” kata korban.
Puncaknya pada 2015, korban mengaku mendapatkan pelecehan seksual. Hal itu menimbulkan trauma pada korban dan kehilangan kestabilan emosi.
“Mereka beramai-ramai memegang kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya,” ungkap korban.
Dalam keterangannya itu, korban mengatakan telah mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Oleh Komnas HAM, korban disarankan untuk melapor ke pihak kepolisian, karena adanya unsur tindak pidana.
Korban sempat melapor ke Polsek Gambir. Namun pihak Polsek Gambir malah meminta korban untuk menyelesaikan secara internal.
“Tapi petugas malah bilang “Lebih baik adukan dulu saja ke atasan. Biarkan kantor yang menyelesaikan,” kata Korban.
Pihak korban juga mengaku sudah mengadukan ke atasan. Namun pihak atasan hanya memindahkan korban ke tempat yang lebih aman tanpa memproses pelaku. (*)
