Demonstrasi dengan agenda mendukung etnis Uighur China di Hong Kong berujung bentrokan antara polisi dengan pengunjuk rasa, Minggu (22/12/2019)
Dilansir dari Antara, pihak kepolisian sempat menyemprotkan cairan merica untuk memecah kerumunan demonstran tersebut di awal, sebelum kemudian membuat barisan untuk berhadapan dengan orang-orang yang melemparkan botol kaca dan batu.
Awalnya pada siang hari, lebih dari seribu orang melakukan unjuk rasa dengan damai, mengibarkan bendera serta spanduk Uighur, sebagai bagian dari demonstrasi yang terus-menerus dilakukan tanpa henti sejak enam bulan lalu.
Pengunjuk rasa mengenakan pakaian hitam dan masker untuk menutupi identitas mereka, mengangkat poster bertuliskan “Bebaskan Uighur, Bebaskan Hong Kong” serta “Otonomi” palsu di China hasilkan genosida”.
Unjuk rasa kali ini dilakukan setelah pemain sepak bola klub Inggris Arsenal, Mesut Ozil, mengkritik kebijakan pemerintah China terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang itu.
Ozil menulis cuitan yang menyebut orang-orang Uighur adalah “pejuang yang tahan terhadap persekusi”, dan mengkritik kekuatan China di Xinjiang serta bagaimana sesama Muslim diam dalam merespon hal itu.
Pakar dan aktivis dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut setidaknya ada satu juta orang Uighur dan anggota etnis Muslim lainnya tertahan di “kamp” di Xinjiang sejak 2017 di bawah kampanye pemerintah China.
Pemerintah China menyatakan penahanan di “kamp” itu sebagai masa pelatihan kejuruan untuk membantu menghentikan separatisme serta mengajarkan keterampilan baru dan membantah perlakuan salah terhadap Uighur, yang bagaimanapun dikutuk oleh banyak negara.
Terlepas dari agenda khusus Uighur, demonstrasi Hong Kong kini memasuki bulan ketujuh, kendati mulai relatif tenang di akhir tahun ini.
Banyak warga marah dengan apa yang mereka lihat sebagai campur tangan China dalam kebebasan yang dijanjikan kepada wilayah bekas koloni Inggris tersebut ketika kembali ke China pada 1997.
Sementara China, lagi-lagi, membantah telah turut campur dan menyebut pemerintah berkomitmen terhadap rumusan “satu negara, dua sistem” serta menyalahkan kekuatan asing yang dianggap menimbulkan kekacauan tersebut. (*)
