Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri dukungannya terhadap serangan militer yang dilancarkan Saudi di Yaman.
Perang yang sejatinya ditujukan pada pemberontak Houthi sudah dimulai lebih dari enam tahun lalu. Perang ini telah menyebabkan apa yang PBB sebut sebagai “krisis kemanusiaan terbesar” yang mengorbankan sekitar 24 juta orang, dan menyebabkan kematian lebih dari 233.000 orang.
Biden menyebut penarikan dukungan AS untuk perang yang dimulai pada Maret 2015 ini sebagai upaya untuk memulihkan kembali “penekanan AS pada diplomasi, demokrasi, dan hak asasi manusia”.
Intervensi Saudi di Yaman ini telah melibatkan koalisi negara-negara Arab dan Barat, termasuk AS dan Inggris. Amerika Serikat selama perang ini disebut sebagai pemasok senjata terbesar bagi Arab Saudi.
Riyadh telah menghabiskan 15,6 miliar USD untuk pembelian senjata dari AS ini. Pembelian ini terhitung kisaran antara tahun 2014 dan 2018.
Menurut Database Transfer Senjata Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Amerika sebenarnya telah menyumbang 11,5 miliar, yang diikuti oleh Inggris (2,7 miliar), Prancis (733 juta), Spanyol (391 juta), dan Jerman (298 juta).
“Perang ini harus diakhiri,” kata Biden kepada para diplomat dalam kunjungan pertamanya ke Departemen Luar Negeri sebagai presiden.
Biden menegaskan konflik tersebut telah menciptakan “bencana kemanusiaan yang tragis”.
Pengumuman penarikan dukungan AS terhadap perang Arab Saudi di Yaman sebagai bentuk pemenuhan janji saat kampanye sebelumnya. Pengumuman ini juga menunjukkan bagaimana Biden menyoroti krisis kemanusiaan besar yang telah diperburuk oleh Amerika Serikat. Perubahan kebijakan ini juga lahir sebagai teguran halus bagi Arab Saudi.
Meski menarik dukungan, Biden tetap mengatakan bahwa AS “akan terus membantu Arab Saudi dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya serta keamanan rakyatnya. Dengan melihat pada aspek ini, pers Saudi mengatakan Riyad “menyambut baik komitmen AS”, tanpa mengomentari secara lebih jauh tekad Biden untuk menghentikan dukungan perang di Yaman.
Sebelumnya, pada 19 Januari, hari terakhir pemerintahan Trump, gerakan Houthi di Yaman (dengan nama resminya “Ansrallah”) dikategorikan ke dalam daftar teroris oleh Departemen Luar Negeri AS.
Seorang juru bicara AS mengatakan tepatnya pada 23 Januari, yakni setelah kedatangan Joe Biden di Gedung Putih, daftar dikategorikannya gerakan Houthi sebagai teroris ini akan “ditinjau ulang”.
Hal demikian tentunya membuka kemungkinan Houthi untuk tidak dikategorikan sebagai teroris dan menutup kemungkinan bagi Saudi untuk meminta lebih banyak bantuan persenjataan militer ke AS.
‘Solusi politik’
Riyadh tampaknya mengkhawatirkan penarikan dukungan AS. Tak lama setelah pernyataan Biden ini dikeluarkan, aktivis hak asasi manusia mengumumkan pembebasan dua orang Saudi-Amerika, Salah al-Haider, putra seorang aktivis perempuan terkemuka, dan Bader al-Ibrahim, seorang penulis dan dokter, yang ditahan pada April 2019 dan didakwa karena kejahatan terorisme.
Pada hari yang sama, Saudi Press Agency – tanpa mengacu pada pernyataan Biden, mengatakan bahwa “kerajaan telah menegaskan posisinya dalam mendukung solusi politik yang komprehensif untuk krisis Yaman, dan menyambut baik penekanan AS pada pentingnya upaya diplomatik untuk mencapai tujuan tersebut. “
Pemerintahan Obama-lah yang pada tahun 2015 memberikan persetujuannya kepada Arab Saudi untuk memimpin serangan udara lintas perbatasan yang menargetkan pemberontak Houthi Yaman serangan ini telah merebut lebih banyak wilayah, termasuk ibu kota Sanaa.
Trump tidak mengubah kebijakan AS secara keseluruhan, tetapi meningkatkan penjualan senjata ke Saudi.
Keterlibatan Prancis
Negara lain juga telah membantu upaya perang Saudi di Yaman. Terlepas dari ketidaktahuan publik yang luas tentang fakta tersebut, Prancis bisa disebut sebagai pengekspor senjata terpenting ketiga ke Riyadh.
Pada bulan Desember 2018, Komite Urusan Luar Negeri parlemen Prancis melakukan pengamatan terhadap ekspor senjata. Usaha pengamatan terhadap ekspor senjata ini dipimpin oleh anggota parlemen Michèle Tabarot dan Jacques Maire.
Usaha ini juga dilakukan karena menimbang opini publik dan mobilisasi LSM yang menentang penjualan senjata Prancis ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Senjata tersebut “kemungkinan besarnya akan digunakan secara ilegal untuk membunuh warga sipil di Yaman”.
Berdasarkan dokumen yang bocor dari Intelijen Militer Prancis (DRM), LSM Disclose menyelidiki skala penjualan senjata Prancis ke Arab Saudi dan dampaknya dalam perang di Yaman.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan tank Leclerc buatan Prancis dan howitzer César secara masif telah mengakibatkan kematian ribuan warga sipil pada kisaran tahun 2016 dan 2018.
Translator : Abdul Azis.
Sumber : https://www.rfi.fr/en/international/20210206-biden-halts-us-support-for-saudi-led-offensive-in-yemen-united-states-war
