Anggota DPD RI Fahira Idris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi data dan fakta tidak akurat pada debat kedua Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada 17 Februari 2019.
Menurut Fahira hal itu penting dilakukan agar publik tidak kebingungan.
“Makanya harus diklarifikasi, sehingga publik tidak bingung dan bimbang serta mengetahui kebenarannya,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/02/2019).
Fahira menambahkan, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekedar deretan angka, tetapi dasar atau pijakan awal dalam perencanaan pembangunan.
“Penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional,” kata Fahira.
Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung.
Beberapa data yang membingungkan, menurut Fahira misalnya, terkait impor jagung antara yang disampaikan Jokowi dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018.
Sama halnya terkait klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran.
Selanjutnya klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada konflik agraria atau pembebasan lahan untuk infrastruktur juga patut diklarifikasi. Karena fakta di lapangan berkata lain.
Konflik agraria terkait infrastruktur masih terjadi dan diliput luas semua media massa dan diperkuat oleh data dari organisasi yang bergerak di isu pembaharuan agraria. Bahkan data jumlah konfliknya cukup signifikan.
Data yang akurat ini penting untuk kebijakan dan pembangunan ke depan siapapun Presidennya nanti,” pungkas Fahira Idris yang juga Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (*)
