Pembangunan Pelabuhan Benoa Bali diprediksi akan meningkatkan pariwisata di Pulau Dewata Bali. Pelabuhan yang ditergetkan selesai pada 2023 ini nantinya dikhususkan sebagai tempat bersandar kapal pesiar.
Ketua DPW CIMA (Consortium Indonesian manning Agencies) wilayah Bali Daniel Ferdinand mengatakan bahwa Bali harus menyiapkan banyak hal agar sukses menjadi pelabuhan kapal pesiar dunia.
“Yang pertama adalah sumber daya manusia yang professional,” kata Ferdinand dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi kliksaja.co pada Jumat (08/01/2020).
Menurut Ferdinand, banyak wisatawan, khususnya yang menggunakan kapal pesiar, mengeluhkan pelayanan yang kurang professional, baik oleh petugas pariwisata maupun pelaku usaha pariwisata.
Untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan, Ferdinand mengharapkan ada pelatihan perhotelan bagi pekerja pariwisata.
“Hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi,” lanjut Ferdinand.
Yang kedua, menurut Ferdinand adalah soal standarisasi tarif dan biaya transportasi.
Ia mengatakan banyak keluhan di bidang transportasi terutama bagi tamu yang secara pribadi ingin berwisata tanpa ikut dalam paket wisata.
Standardisasi tarif transportasi sebaiknya ditampilkan di pintu keluar Pelabuhan Benoa, sehingga para tamu akan merasa nyaman saat mengunjungi tempat wisata yang ingin dikunjungi secara pribadi, tanpa harus khawatir kekurangan uang sambil menikmati keindahan alam Pulau Bali.
“Yang ketiga yaitu menyebarluaskan peraturan pemerintah daerah tentang perilaku wisatawan,” lanjut Ferdinand.
Dikatakan Ferdinand, setiap negara dan setiap pemerintah daerah memiliki peraturan berbeda untuk wisatawan dengan berbagai cara seperti, kebijakan mengemudi, konsumsi minuman beralkohol, tata krama berpakaian, dan kebijakan lain untuk wisatawan.
Selanjutnya yang keempat adalah Implementasi Kebijakan CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan). Kelima yaitu penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19 di semua tingkatan.
Hal keenam yang perlu dipersiapkan adalah penerbitan nomor telepon darurat pada saat terjadi keadaan darurat yang dialami wisatawan.
Kemudian yang terakhir, lanjut Ferdinand, yaitu implementasi kebijakan ISPS (International Ship and Port Facility Security), yang merupakan amandemen Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention (1974/1988) tentang keamanan maritim termasuk pengaturan keamanan minimum untuk kapal, pelabuhan dan instansi pemerintah .
“Dengan memberikan pelayanan yang profesional dan keamanan yang maksimal bagi wisatawan, khususnya tamu kapal pesiar, Bali akan mampu bersaing dengan pelabuhan dunia lainnya yang menjadi homeport bagi kapal pesiar,” pungkas Ferdinand
