Anggota DPD RI, Fahira Idris menyayangkan kebijakan mekanisme format debat capres-cawapres, dengan pertanyaan yang sudah “dibocorkan” kepada masing-masing pasangan peserta pilpres. Dia mengkhawatirkan format ini menurunkan kualitas kontestasi adu gagasan.
Dalam pernyataannya kepada media, Senin (07/01/2019), Fahira Idris mengatakan bahwa setelah penyampaian Visi-Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan, publik berharap akan disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat.
Tapi, kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan ‘dibocorkan’ kepada para paslon seminggu sebelum debat, justru dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya. Tetapi, juga akan menggerus partisipasi pemilih.
Karena, menurutnya, banyak pemilih yang akan menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres/cawapres. “Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Jakarta.
Fahira mengungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah Term of Reference (TOR) sesuai tema debat.
Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang diharapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat.
Dengan begitu, Tim Sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar. Termasuk mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.
“Ini kan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” kata Fahira Idris yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.(*)
