Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak memiliki kehendak politik dalam menuntaskan kasus HAM, baik HAM masa lalu maupun HAM atas dampak infrastruktur.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Hukum, HICON Law and Policy Strategic, Allan FG Wardhana, kepada wartawan, Jum’at (18/01/2019), menyoroti proses debat perdana pilpres 2019 pada Kamis (17/1) malam di Hotel Bidakara, Jakarta.
“Kedua pasangan calon belum mampu mengeksplorasi persoalan HAM, yang menurut masyarakat penting dan relevan dituntaskan. Misalnya, kasus HAM masa lalu serta pemenuhan HAM atas dampak infrastruktur di berbagai daerah,” kata Allan kepada wartawan.
Selain tidak serius dalam menyelesaikan kasus HAM, menurut Allan, kedua pasangan calon tidak menampilkan adu gagasan tentang evaluasi kelembagaan penyelesaian kasus HAM. Padahal HAM sangat berkaitan dengan kewibawaan hukum.
“Aspek kelembagaan seharusnya diuraikan dengan lebih jelas, mengingat kewenangan kelembagaan penanganan kasus HAM (seperti Komnas HAM) sangat terbatas dan tidak memiliki kewenangan eksekusi,” tambah Allan.
Dalam debat tadi malam, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya membahas penyelesaian kasus HAM masa lalu serta perlindungan difabel.
Sedangkan dalam visi-misi pasangan nomor urut 1 ini, disebutkan program kurikulum HAM dalam pendidikan; melindungi dan memajukan hak masyarakat adat; jaminan perlindungan dan kebebasa beragama/berkeyakinan; meningkatkan budaya dan kebijakan berwawasan HAM.
Di kubu pasangan nomor urut 2, Prabowo-Sandi juga hanya menyampaikan sekelumit saja dalam debat terkait isu HAM. Pasangan ini hanya menyampaikan tentang perlindungan difabel; pemecatan terhadap aparat negara yang melakukan diskriminasi; dan terlalu abstrak dalam menjelaskan perlindungan terhadap rakyat kecil.
Padahal dalam visi-misinya, Prabowo-Sandi memasukkan program hak dan kesehatan produksi; jaminan pemenuhan hak dasar fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan kelompok rentan; hak berserikat bagi pengemudi ojek dan taksi daring.
“Dari jawaban kedua pasangan calon, belum tampak adanya kehendak politik yang tegas terhadap penegakan HAM,” pungkas Allan.
Debat perdana pilpres 2019 ini mengusung tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Bertindak sebagai moderator adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. (*)
