Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pada hari Selasa (21/09/2021) bahwa siapa pun yang ditemukan telah “bertindak di luar batas” membunuh pengguna dan pengedar narkoba dalam kampanyenya melawan obat-obatan terlarang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum nasional. Namun demikian, tampaknya Duterte menolak penyelidikan yang akan dilakukan Pengadilan Kriminal Internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.
Duterte mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa dirinya telah menginstruksikan kementerian kehakiman dan polisi untuk meninjau pelaksanaan kembali kampanye pemberantasan penggunaan narkoba. Problemnya ialah lebih dari 6.100 tersangka pengedar narkoba telah dibunuh sejak 2016. Aktivis hak asasi manusia mengatakan ribuan lainnya, sebagian besar pengguna atau pedagang kecil, dibunuh oleh orang-orang bersenjata misterius.
“Mereka yang ditemukan telah bertindak di luar batas selama operasi harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum kami,” kata Duterte dalam pidato video pada pertemuan tahunan yang menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Human Rights Watch menuduh Duterte mencoba menyesatkan masyarakat internasional agar percaya bahwa pemerintahnya sedang menyelidiki pembunuhan di luar hukum. Human Rights Watch mencatat bahwa dari ribuan pembunuhan perang narkoba, hanya ada satu kasus yang berujung pada vonis pengadilan.
Dalam sebuah pernyataan, Carlos Conde, Peneliti Senior Filipina di Human Rights Watch, mengatakan yang publik dapatkan sebagai gantinya adalah “lebih banyak propaganda dan penghalang dari pihak berwenang.”
Duterte tidak menyebutkan penyelidikan formal terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang disetujui oleh hakim dari Pengadilan Kriminal Internasional pekan lalu, meskipun ia tampaknya menolak campur tangan luar dalam masalah hak asasi manusia.
“Kami baru-baru ini menyelesaikan Program Bersama kami tentang Hak Asasi Manusia dengan PBB. Ini adalah model untuk keterlibatan konstruktif antara Negara Anggota yang berdaulat dan PBB,” katanya.
“Perubahan yang berarti, untuk bertahan, harus datang dari dalam. Pemaksaan kehendak seseorang atas orang lain – tidak peduli seberapa mulia niatnya – tidak pernah berhasil di masa lalu. Dan itu tidak akan pernah terjadi di masa depan.”
Pemerintah Duterte pekan lalu mengatakan tidak akan bekerja sama dengan ICC atau mengizinkan penyelidik masuk ke Filipina. Duterte dan kepala polisinya mengatakan pembunuhan itu untuk membela diri dan pemerintahnya bersikeras ICC tidak punya hak untuk mencampuri urusan negara.
Kelompok hak asasi mengatakan Duterte secara pribadi menghasut kekerasan n dalam perang melawan narkoba dan menuduh polisi membunuh tersangka tak bersenjata dalam skala besar. Kelompok hak asasi manusia mengatakan polisi dengan cepat mengeksekusi tersangka, yang dibantah oleh kebijakan tersebut.
Pada bulan Februari, polisi Filipina mengatakan mereka sedang mencari tinjauan pemerintah atas pembunuhan tersebut setelah menteri kehakiman membuat pengakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada PBB tentang kegagalan polisi yang meluas.
Dalam pidatonya, Duterte juga mengatakan Filipina akan menyambut sejumlah pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
Kementerian Kehakiman telah diperintahkan untuk bekerja dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi untuk membuat persiapan, katanya.
“Filipina memiliki sumber daya yang terbatas selama masa-masa yang luar biasa ini. Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk kemanusiaan dan untuk mengangkat martabat manusia, kami akan melakukannya,” kata Duterte.
